'Saya Angkat Dia Dari Selokan 25 Tahun Lalu' Akhirnya Prabowo Ungkap Kekecewaan Kepada Edhy Prabowo

"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. 34 tahun sejak 1986 di bidang budidaya mutiara, PT Bima Sakti Mutiara," kata Hashim dalam konferensi pers di Jetski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

"Tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor lobster yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo.

Menurut Hashim, selama perusahaannya belum pernah mengekspor lobster, melainkan membudidayakan biota laut tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaannya belum mendapatkan izin ekspor lantaran ada dokumen-dokumen yang belum terpenuhi.

"Bukan ekspor lobster, tapi budidaya lobster. Sampai detik ini kami belum dapat izin (ekspor) lobster dan kami belum pernah eskpor lobster. Ini saya meluruskan," tegas Hashim.

Karenanya, terkait pemberitaan yang mengaitkan perusahaannya dengan kasus korupsi Edhy Prabowo, Hashim pun membantahnya.

Ia juga mengaku terzalimi karena selalu dikait-kaitkan dalam kasus ini.

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan merasa terzolimi, saya merasa difitnah, anak saya sangat merasakan," ucapnya.

Tunjuk Hotman Paris

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, ditunjuk menjadi kuasa hukum Saraswati Djojohadikusumo dan ayahnya Hashim Djojohadikusumo.

Saraswati sendiri merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal ini terungkap dari undangan Hotman Paris untuk para wartawan dalam gelar konferensi pers terkait hak jawab atas fitnahan terkait ekspor benur lobster.

Hotman yang didampingi langsung oleh Saraswati dan Hashim akan melakukan pertemuan dengan wartawan hari ini, Jumat (4/12/2020), di Jet Ski Kafe, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, kasus ekspor benih lobster yang terkait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), termasuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk jadi eksportir benur.