Mahfud MD Sebut Benny Wenda Bentuk Negara Ilusi, Tindak Tegas Karena Makar : Papua Barat Itu Apa?
Mahfud MD Sebut Benny Wenda Bentuk Negara Ilusi, Siap Tindak Tegas Karena Makar : Papua Barat Itu Apa?
lihat foto
Ia menjelaskan, negara yang dideklarasikan Benny Wenda tidak memenuhi persyaratan dalam hukum internasional.
Menurut hukum yang berlaku, sebuah negara harus memenuhi syarat di antaranya ialah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan.
"Rakyatnya siapa? Wilayahnya Papua kita riil yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang mengakui dia pemerintah, orang Papua sendiri tidak mengakui," kata Mahfud.
Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintahan yang dideklarasikan oleh Benny Wenda juga tidak mendapat pengakuan dari negara lain.
Padahal pengakuan negara lain juga turut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebuah negara.
"Dia tidak ada yang mengakui. Memang didukung oleh satu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu. Tapi kecil itu dari ratusan negara yang besar-besar, dan tidak masuk juga di organisasi internasional hanya disuarakan secara politik," jelasnya.
Di sisi lain Mahfud MD juga menegaskan bahwa dalam referendum tahun 1969, Papua telah secara final dan sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Referendum bulan November tahun 1969, disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia," sambungnya.
Ia menambahkan, Papua sejak tahun 1969 juga tidak termasuk dalam daftar Komite 24 PBB.
Adapun Komite 24 merupakan daftar wilayah yang mempunyai peluang untuk mandiri dan merdeka.
Wakil Ketua DPR RI tegaskan Papua Barat tak terpisahkan dari NKRI
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyatakan mengutuk kelompok ULMWP yang mengklaim pembentukan pemerintahan sementara West Papua atau Papua Barat.
Azis menegaskan, Papua Barat tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua Barat sepenuhnya merupakan Propinsi yang tak terpisahkan dari NKRI. Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," kata Azis, Rabu (2/12/2020), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.
Politikus Partai Golkar itu mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak mejadi liar dalam isu sosial bermasyarakat.
