'Itu Nyawa Rakyat Lho' Ketua Satgas Covid-19 IDI Minta Pemerintah Harus Berani Tunda Pilkada

TRIBUNSUMSEL.COM -Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM menegaskan pemerintah harus berani tunda pilkada.

Pandemi virus corona jenis baru penyebab penyakit Covid-19 masih terus merebak di Indonesia.

Angka kasus infeksi maupun kematian juga masih terus meningkat.

Per Rabu (2/12/2020) sore, data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat, ada total 549.508 kasus infeksi di Tanah Air.

Sementara, kasus kematian tercatat sebanyak 17.199 dan 458.880 orang telah dinyatakan sembuh.

Di tengah wabah Covid-19 yang masih terus merebak, ada tiga momen genting di Indonesia.

Yakni, Pilkada 2020, liburan akhir tahun, dan pembukaan kembali sekolah tatap muka.

Dalam acara Mata Najwa yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis (3/12/2020) hari ini, ketiga hal itu dikupas tuntas.

Salah satu narasumber yang turut hadir adalah Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM.

Prof. Zubairi pun menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih belum terkendali.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pilkada 2020 berisiko meningkatkan laju penyebaran dan penularan virus corona sebab berpotensi menimbulkan kerumunan.

Bahkan ketika Pilkada 2020 belum dilaksanakan, tercatat sudah ada ratusan petugas KPPS dan puluhan calon kepala daerah tertular Covid-19.

Awalnya, Najwa Shihab menanyakan, apakah Zubairi Djoerban khawatir tentang Pilkada 2020, liburan akhir tahun, dan pembukaan kembali sekolah tatap muka.

"Jadi, tiga kerumunan yang harus diantisipasi, bukan hanya minggu depan Pilkada, tapi juga liburan akhir tahun, pertemuan fisik sekolah jika jadi dibuka pada awal Januari, itu juga mengkhawatirkan Anda, Prof?" tanya Najwa Shihab.

Zubairi Djoerban pun mengiyakan.

Menurut Zubairi Djoerban, adanya tiga momen genting dalam pandemi Covid-19 di Indonesia itu, diperlukan evaluasi yang terus menerus.

Apabila perlu, harus ada jarak atau selang waktu selama dua minggu.

Meski begitu, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi ini juga menekankan, selain evaluasi, tetapi apabila angka kasus positif Covid-19 masih terus naik, pemerintah harus berani menunda pelaksanaan Pilkada 2020 meski hari H sudah dekat.

Sebab, ini menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat Indonesia.

"Iya. Ada tiga peristiwa berturut-turut, itu seharusnya evaluasinya setiap dua minggu, jadi jaraknya tidak boleh terlalu dekat," kata dokter yang akrab disapa Dokter Beri tersebut.

"Jadi kalau sekolah mau dibuka, mestinya dua minggu setelah liburan, kan ada pilkada, dua minggu setelah pilkada. Jangan awal Januari."

"Kemudian, mengenai liburan kan sudah dipotong dua hari, itu sudah lumayan. Jadi saya harapkan, memang lebih baik."

"Untuk Pilkadanya, harus dievaluasi, monitor evaluasi memang harus harian."

"Tapi misalnya jumlah per hari makin naik, kemudian persentase yang positif mingguan itu jelas naik, mendekati Pilkada, pemerintah harus berani untuk menunda Pilkada."

"Jadi memang kalau mau lanjut harus ambil evaluasi terus-menerus, kalau perlu ditunda," pungkas Zubairi Djoerban.

Namun, Najwa Shihab merasa tidak yakin pemerintah dapat menunda Pilkada 2020 mengingat hari H-nya sudah semakin dekat.

"Oke, tapi rasanya sudah minggu depan rasanya keputusan menunda itu sesuatu yang sulit untuk diambil..." potong Najwa Shihab.

Meski begitu, Zubairi Djoerban menekankan jika tingkat kasus positif Covid-19 masih tinggi, yakni antara 10 hingga 15 persen, Pilkada 2020 harus tetap ditunda.

Sehingga, Najwa Shihab kembali memperjelas bahwa pemerintah tetap harus berani mengambil keputusan menunda Pilkada.

"Misalkan positivity rate-nya jadi 10 persen atau 15 persen..." kata Zubairi Djoerban

"Harus berani ya, Prof? Harus berani mengambil keputusan walaupun sudah dekat dengan deadline-nya?" tanya Najwa Shihab.

"Iya. Itu nyawa rakyat lho," tegas Prof. Zubairi Djoerban.

Kemudian Fadli Zon yang turut menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa edisi tersebut ikut mengamini.

"Dan itu juga kan yang disampaikan Pak Jokowi, kan? Keselamatan rakyat itu adalah yang tertinggi harusnya menjadi prioritas, termasuk menurut saya sekolah. Ini sangat-sangat rawan," kata Fadil Zon.

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Minta Pemerintah Berani Tunda Pilkada 2020, Ketua Satgas Covid-19 IDI: Itu Nyawa Rakyat, Lho!, https://palu.tribunnews.com/2020/12/03/minta-pemerintah-berani-tunda-pilkada-2020-ketua-satgas-covid-19-idi-itu-nyawa-rakyat-lho?page=all.