Breaking News:

Berita Prabumulih

APBD Induk 2021 Prabumulih Disahkan Dewan Rp 916 Miliar

Program kita sebetulnya tidak ada yang dicoret namun memang anggaran kita turun dibanding anggaran induk 2020, penurunan karena situasi.

TRIBUN SUMSEL/EDISON
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021, Senin (30/11/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Setelah dibahas alot dan cukup panjang, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Senin (30/11/2020).

Besaran APBD induk 2021 yang disahkan tersebut senilai Rp 916 miliar atau tepatnya Rp 916.529.554.266.

"APBD induk 2021 sudah disahkan senilai Rp 916 miliar, itu belum termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBN dan Bangub (Bantuan Gubernur) dari Provinsi," ungkap Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE kepada wartawan.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, APBD 2021 lebih kecil dari tahun 2020 yang mencapai Rp 1 triliun lebih namun tidak ada anggaran yang dicoret.

"Program kita sebetulnya tidak ada yang dicoret namun memang anggaran kita turun dibanding anggaran induk 2020, penurunan karena situasi. Transfer dari pusat ke daerah berkurang," katanya.

Sutarno mengaku pembangunan infrastuktur maupun lampu jalan menjadi prioritas di tahun 2021 dan pihaknya berharap agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan maksimal kedepannya.

"Kita mengharapkan penggunaan anggaran dilakukan seefisien mungkin dan prioritas kepada kepentingan masyarakat banyak," harapnya.

Tarno juga mengatakan pihaknya bersama jajaran anggota DPRD Prabumulih lainnya akan melakukan lobi-lobi dana pusat sehingga mampu menambah pembangunan untuk kota nanas.

"Fraksi-fraksi yang melalui perwakilan di DPR RI pusat untuk mencari bantuan. Tapi OPD juga harus tetap proaktif mencari dana pusat, bantuan ke pusat waluapun anggaran perjalanan dinas tidak besar," tuturnya.

Ditanya adakah anggaran khusus untuk covid-19 di tahun 2021, Tarno mengatakan tak ada secara khusus namun untuk penanganan di dinas kesehatan ada. "KalauKalau secara khusus tidak ada penagggaran khusus covid, tapi untuk penanganan anggaran ada di dinas kesehatan," tambahnya.

Ikuti Kami di Google

Penulis: Edison
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved