JAWABAN TEGAS Pangdam Jaya saat Disebut Aksinya Diperintah Jokowi, Tanggapi Polemik di Medsos

Pangdam Jaya kelahiran Bandung ini berkenan menerima wartawan Tribun Network, yang dipimpin oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Pu

Editor: Weni Wahyuny
Kompas.TV
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memiliki perjuangan panjang sebelum mencapai karir sekarang 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Aksinya yang memerintahkan prajurit untuk mencopot baliho gambar Habib Rizieq Shihab membuat nama Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman jadi perbincangan hangat.

Tak hanya dikenal di wilayah Jakarta, juga terkenal di berbagai wilayah karena aksinya tersebar di media sosial.

Langkah perwira tinggi TNI yang pernah menjabat Gubernur Akademi Militer ini kemudian diikuti oleh daerah lain seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan daeran lainnya.

Bahkan publik yang tadinya tak berani menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab ke daerahnya, kini berani mengungkapkan penolakan.

Kepulangan Rizieq dari Arab Saudi memang menambah hiruk-pikuk Ibu Kota.

Kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan, Tebet, Megamendung, dan yang terbaru soal pencopotan baliho.

Instruksi pencopotan baliho itu datang dari Dudung.

Langkah tersebut tentu saja menuai reaksi dari publik, bahkan polemik. Melihat karangan bunga yang mengelilingi markas Kodam Jaya di, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta, Senin (23/11), menunjukkan banyak dukungan yang mengalir atas langkah yang diambil Pangdam Jaya.

Pangdam Jaya kelahiran Bandung ini berkenan menerima wartawan Tribun Network, yang dipimpin oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra. Selama lebih dari 30 menit, Dudung berbicara di balik kebijakannya mencopot baliho dan perkataannya soal,"Kalau perlu, FPI bubarkan saja!" Pernyataan tersebut membuat heboh pemberitaan nasional.

Berikut wawancara eksklusif Tribun Network bersama Mayjen TNI Dudung Abdurachman:

Ketika mengambil keputusan menurunkan baliho FPI dan Habib Rizieq Shihab, sempat berpikir atau tidak bahwa tindakan ini akan menjadi berita besar?
Tidak berpikir. Tapi kalau menurut saya memang ya seyogyanya begitu, kalau memang sudah tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan, tidak taat kepada hukum perilakunya, menurut saya terlalu menghalalkan segala cara yang, ya seenaknyalah, ya itu salah satunya memasang baliho di tempat yang tidak benar.

Apalagi di dalam statementnya menjelek-jelekan orang, di dalam statementnya TNI itu kurang ajar, polisi itu begini, begitu, itu kan tidak bagus. Tentunya saya sendiri marah itu. Kasusnya ada anggota yang akan dikiranya menjemput Habib Rizieq di bandara. Ini saya jelaskan. Anggota itu mendapat perintah untuk pengamanan bandara Soekaeno Hatta. Tugas pokok dia itu.

Pada saat mengambil keputusan itu, Anda berkonsultasi dengan pihak lain atau tidak? Misal dengan Pak KSAD, Panglima, Kapolda, atau dengan siapapun?
Kodam Jaya ini Panglimanya saya, Pangdam Jaya. Tentu saya konsultasi dengan Pak Kapolda, kemudian konsultasi dengan Gubernur, karena ini kewilayahan. Tetapi apa pun yang saya lakukan tetap kita laporkan kepada pimpinan. Tetapi kalau setiap saat laporkan yang kecil-kecil, Panglima itu kan pekerjaannya banyak kalau hanya sekedar menurunkan baliho masa laporan juga, gitu loh.

Kelompok FPI sering mengaitkan, bahwa tindakan Pangdam Jaya merupakan perintah dari Presiden Jokowi?
Oh tidak ada. Saya yang bertanggungjawab langsung di Jakarta.
Tidak benar?
Tidak ada. Sama sekali tidak ada.

Setelah tindakan ini ada respon dari Panglima TNI?
Ya responnya baik saja. Silakan saja. Lanjutkan. Karena kan sudah sesuai prosedur, ada Satpol PP dulu, kemudian ada polisinya dulu, baru kita. Kita ada tugas OMP, Operasi Militer Perang, ada OSMP, Operasi Militer Selain Perang seperti penanggulangan bencana alam, membantu kepolisian di bidang keamanan dan ketertiban.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved