Breaking News:

Waspada Lewat di Seputaran Kantor Walikota Palembang, Hari Ini akan Ada Aksi Demo

Janes mengatakan, terkait aksi yang akan digelar di kantor walikota Palembang kali ini, ada beberapa poin yang ingin disampaikan.

TRIBUNSUMSEL.COM/M.A.FAJRI
Kantor Walikota Palembang di Jalan Merdeka Palembang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gelombang aksi unjuk rasa menolak undang-undang omnibus law cipta kerja kembali dilakukan di Palembang.

Mengatasnamakan "Aksi Aliansi Rakyat Sumsel Melawan (ARUS MELAWAN ) Kota Palembang Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja", ratusan orang rencananya akan menggelar aksi dengan titik kumpul di kantor wali kota Palembang, Senin (19/10/2020).

Koordinator Media Aliansi BEM SS, Janes Putra mengatakan, aksi kali ini akan dimulai sekira pukul 11.00 dan rencananya ada sekitar 300 orang yang akan tergabung di dalamnya.

"Tapi jumlah itu baru perkiraan awal. Bisa saja nanti jumlah massa akan bertambah," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati, telah berjanji memfasilitasi perwakilan mahasiswa untuk berangkat ke Jakarta guna menyuarakan aspirasi langsung ke DPR RI terkait penolakan omnibus law.

Janes mengatakan, terkait aksi yang akan digelar di kantor walikota Palembang kali ini, ada beberapa poin yang ingin disampaikan.

Pertama, menuntut agar walikota palembang untuk menolak omnibus law secara tegas baik tersirat maupun tersurat.

Kedua, mendesak presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut undang-undang cipta kerja.

"Jelas dari awal bahwa kami aliansi BEM se Sumsel akan terus melakukan aksi sampai cipta kerja dicabut," ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Yakin mengatakan, terkait aksi kali ini, tidak ada penutupan arus lalu lintas.

Hal ini berbeda dengan aksi sebelumnya sampai dilakukan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas.

"Rute akan berjalan seperti biasa, tidak ada penutupan luas jalan. Hanya saja akan dipertebal atau perbanyak personil pengaturan arus lalu lintas," ujarnya.

Ia juga mengatakan tidak ada penutupan kawat berduri untuk membatasi pergerakan massa seperti yang dilakukan pada aksi sebelumnya.

"Tidak ada (kawat berduri) ," ujarnya.

Penulis: Shinta Dwi Anggraini
Editor: Weni Wahyuny
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved