Breaking News:

Pilkada Ogan Ilir 2020

Tim Advokasi Paslon 1 Nilai Keputusan Diskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir Tepat, Ini Kata Tim Paslon 2

Alasannya jelas Dhabi, paslon nomor 2 telah melanggar Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Ayat 3 yang berbunyi,

Penulis: Agung Dwipayana | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUN SUMSEL/ARIF BASUKI ROHEKAN
Koodinator Tim Advokasi Paslon nomor urut 1 pada Pilkada Ogan Ilir, Panca- Ardani, Dhabi K Gumayra dan tim advokasi lainnya Firdaus Abdullah saat menggelar jumpa pers di Palembang, Jumat (16/10/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Tim advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Ilir nomor urut 1, Panca Wijaya Akbar-Ardani, menilai keputusan KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi paslon 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak sudah tepat.

"Keputusan KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang itu sudah tepat dan sesuai dengan aturan," kata Ketua Tim Advokasi Paslon 1, Dhabi Kgumayra kepada wartawan di Palembang, Jumat (16/10/2020) lalu.

Alasannya jelas Dhabi, paslon nomor 2 telah melanggar Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Ayat 3 yang berbunyi,

"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Baca juga: Anakku-anakku Sayang, Jeritan Ibu Pandangi Wajah Putrinya yang Terbujur Kaku, Nenek Ikut Teriak

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Tuliskan Soal Mati Syahid, Unggah Foto Rangga yang Tewas karena Tolong Ibu

Baca juga: PERNYATAAN Tegas Polri Soal Oknum Jenderal Polisi Diduga Terlibat LGBT : Memang Ada Aturan Hukumnya

Baca juga: Tiba-tiba Ombak Hantam Jembatan, Seorang Nenek Tewas Terjepit Antara Kapal dan Tiang

Baca juga: Kisah Daryati, TKI yang Bunuh Majikan Karena Tak Diizinkan Pulang ke Indonesia, Masa Kelam Terkuak

"Dari hasil investigasi jam, ada dua temuan pokok yang dilaporkan ke Bawaslu Ogan Ilir dan menjadi dasar keluarnya rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan keputusan diskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir," ungkap Dhabi.

Temuan pelanggaran tersebut adalah penggunaan program tanggap darurat bencana Covid-19 untuk menyosialisasikan pencalonannya.

Dan kedua, menggunakan kegiatan kedinasan pelantikan pengurus karang taruna untuk sosialisasi pencalonan pasangan Ilyas-Endang.

Berdasarkan laporan temuan itu jelas Dhabi, tim advokasi pasangan Panca-Ardani menilai keputusan KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi pasangan Ilyas-Endang sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.

"Program tanggap Covid-19 itu sudah ditunggangi untuk kepentingan politik pencalonan. Untuk itulah itu jadi salah satu pelaporan kami di Bawaslu Ogan Ilir," kata Dhabi.

"Apakah pembagian beras di 241 desa dan kelurahan di Ogan Ilir hanya terbagi-bagi saja, jawabannya tidak," imbuh Dhabi.

Menurutnya, pembagian beras dengan kemasan bergambar wajah Ilyas Panji Alam sebagai bupati saat itu direncanakan secara sistematis dan terorganisir.

"Dapat dilihat dari surat Dinas Sosial Pemkab Ogan Ilir tentang permohonan kebutuhan logistik yang sesuai dengan pengadaan-pengadaan yang ada di Pemkab Ogan Ilir. Itu terbukti dengan salah satu video yang viral di media sosial di mana diduga ada seorang camat yang mensosialisasikan untuk dua periode (kepemimpinan Ilyas)," jelas Dhabi

"Kami juga membawa alat bukti ke Bawaslu yang tak bisa dielakkan lagi, karena alat bukti itu membuktikan memang ada kegiatan sistematis dan terstruktur seperti yang saya katakan tadi," imbuhnya.

Tim Advokasi pasangan Panca-Ardani juga memperlihatkan bukti-bukti temuan mereka terkait pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Ilyas Panji Alam seperti beras dalam kemasan bergambar wajah Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam.

Lalu ada masker yang dicetak wajah Ilyas dan rekaman video saat sang petahana mengajak calon wakilnya Endang PU Ishak saat pelantikan pengurus organisasi karang taruna di salah satu kecamatan di Ogan Ilir.

Dhabi juga membawa bukti dari sebuah lembaga survey yang sempat beredar di media sosial yang menyatakan bahwa pasangan Ilyas-Endang mendapat apresiasi positif bahkan hingga di atas 90 persen dari masyarakat pascapembagian bantuan sosial Covid-19 tersebut.

Terpisah, Ketua Tim Advokasi pasangan Ilyas-Endang, Firli Darta tak ingin berkomentar terlalu jauh terkait pernyataan dari Tim Advokasi Paslon Nomor 1.

"Silakan saja mereka berpendapat demikian. Kami menghormati pendapat hukum masing-masing, kami juga sudah menempuh jalur hukum dan semuanya nanti akan kami serahkan pada proses hukum," kata Firli saat dihubungi TribunSumsel.com via telepon, Sabtu (17/10/2020).

Firli menambahkan, pendaftaran gugatan hukum paslon petahana Ilyas-Endang sudah dilakukan pada tanggal 14 Oktober lalu.

Namun Firli bersedia menjelaskan apakah pendaftaran dilakukan di Mahmakah Agung atau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau soal itu (mendaftar ke MA atau PTUN), nanti kami akan ada konferensi pers dua atau tiga hari lagi," kata Firli.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved