Demo di Palembang

Pengunjukrasa di DPRD Sumsel Keluhkan Aksi Premanisme yang Meminta Uang Parkir Kendaraan

Katanya aman, kendaraan kami akan dijaga. Tapi apa, rekan-rekan kami sekarang malah harus berhadapan dengan preman yang meminta uang parkir.

TRIBUNSUMSEL.COM/SHINTA DWI ANGGRAINI
Aksi demo yang digelar ribuan buruh di depan gedung DPRD Provinsi Sumsel untuk menolak undang-undang omnibus law cipta kerja, Kamis (15/10/2020) 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Ketegangan sempat mewarnai aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar oleh ribuan buruh di Palembang, Kamis (15/10/2020).

Padahal sebelumnya, aksi ini berjalan lancar dan Kondusif.

Massa terpancing emosinya saat oknum preman meminta uang parkir kepada sejumlah buruh yang ikut turun ke jalan menggelar aksi demo.

"Kami tadi diarahkan oleh pihak kepolisian untuk memarkirkan kendaraan di kawasan dekat sini. Katanya aman, kendaraan kami akan dijaga. Tapi apa, rekan-rekan kami sekarang malah harus berhadapan dengan preman yang meminta uang parkir," ujar salah seorang koordinator aksi disela-sela demo berlangsung.

Sontak hal ini memicu emosi ribuan massa yang menggelar aksi.

"Tahu begini, lebih baik kami bawa kendaraan sampai ke sini (depan gedung DPRD Provinsi Sumsel)," teriak salah seorang pendemo.

Tak tinggal diam, aparat kepolisian langsung bergerak menindaklanjuti hal tersebut.

Kemudian suasana kembali kondusif dan aksi unjuk rasa kembali dilanjutkan.

Sementara itu, disela aksinya, perwakilan buruh juga menyebut sudah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumsel.

"Tapi kami merasa tidak pernah dihargai, kami tidak di temui. Sekalinya ditemui, ada batas kawat besi yang membatasi," ujarnya.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi, Syaiful Fadli yang didampingi Sekwan, Ramadhan S Basyeban.

Kepada awak media, Syaiful menyebut sedari awal omnibus law cipta kerja masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), DPRD Sumsel terus membuka jalan lebar bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya.

"Pertama, ini adalah rumah rakyat, jadi siapapun bisa menyampaikan aspirasinya di sini. Dan sejak masih RUU (omnibus law), DPRD selalu terbuka. Jadi bohong kalau ada yang bilang kami tidak menerima peserta aksi. Sejak awal gedung ini terbuka untuk siapapun," ujarnya.

"Sejak masih RUU, ketua DPRD sumsel sudah memfasilitasi bagi yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Bahkan sudah juga menyurati langsung ke DPR RI. Jadi kami sudah menerima aspirasi mereka," kata Syaiful menambahkan.

Ia mengatakan, hari ini ketua DPRD Sumsel sudah siap untuk menerima perwakilan pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya.

"Kami menerima laporan bahwa akan ada aksi massa. Dan kami bersama ketua DPRD sudah siap menerima massa aksi. Tapi kami menerima laporan bahwa aksi akan digelar siang hari, namun rupanya dari pagi sudah dimulai. Karena kebetulan saya yang ada di sini, jadi saya temui. Saya sudah berdiri satu jam, tapi tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Jadi kami DPRD siap menerima apapun aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat," ujarnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved