Media China Ikut Beritakan Soal Demo UU Cipta Kerja

“Saya ingin mengingatkan Anda, hoax ini dimaksudkan untuk membuat masalah dan saya yakin itu berasal dari luar negeri; Ada… negara asing tertentu yang tidak suka melihat Indonesia yang damai dan maju, ”kata Prabowo 

Anggota parlemen Yaqut Cholil Quomas, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan bagian dari koalisi parlemen Widodo, mengatakan akan "sulit" bagi Rizieq untuk memobilisasi massa "kecuali ada kepentingan pribadi yang ingin ikut serta dalam demonstrasi ini".

Charles Honoris, anggota parlemen dari Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI) yang berkuasa di Jokowi, mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa memiliki keprihatinan yang tulus tentang ketentuan undang-undang baru dan itu adalah hak mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. Pasar keuangan dan komunitas bisnis menyambut baik undang-undang tersebut, dengan analis menggambarkannya sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan Indonesia, sementara rupiah Indonesia menguat minggu lalu terhadap dolar.

Namun, Honoris mengakui ada “pihak dengan motif lain yang membajak protes terhadap Omnibus Law”.

“Ada laporan bahwa preman ditawari uang untuk memprovokasi pengunjuk rasa melakukan kekerasan dan perusakan publik,” kata Honoris.

Anggota parlemen dan sumber keamanan mengatakan, Jokowi akan dapat mengatasi kerusuhan karena dia terus menikmati dukungan dari mitra koalisinya.

“Posisi Jokowi masih sangat aman karena sejumlah besar partai politik masih setia mendukungnya,” kata Yaqut, yang juga mengepalai GP Ansor, sayap pemuda dari Organisasi Muslim terbesar di negara itu, Nahladtul Ulama (NU) yang mengklaim lebih dari 50 juta. pengikut.

“Saya tidak melihat kondisi saat ini berbahaya, hanya mencekam akibat Omnibus Law yang dianggap tidak jujur ​​dan mengutamakan bisnis di atas pekerja dan rakyat jelata,” kata Yaqut.

Honoris menambahkan bahwa presiden “terus mendapat dukungan dari publik dan koalisi luas partai politik di parlemen”.

Tetapi anggota parlemen mengatakan kerusuhan tidak boleh dianggap enteng dan perlu ada solusi untuk meredakan situasi, termasuk komunikasi yang lebih baik dengan publik di tengah disinformasi yang berputar-putar dan informasi yang salah tentang undang-undang.

Badan-badan negara bagian yang berbeda harus terlibat, kata mereka.

Serikat pekerja mengatakan belum ada transparansi atas undang-undang tersebut dan salinan akhir dari Omnibus Law masih belum dipublikasikan meskipun telah disahkan oleh Parlemen pada 5 Oktober.

Draf pertama memiliki 905 halaman. Draf 1.035 halaman kemudian muncul.

Draf terbaru memiliki 812 halaman setelah revisi, Kompas.com melaporkan pada hari Selasa.

“Tindakan paling drastis adalah dengan membatalkan undang-undang melalui keputusan presiden,” kata Yaqut dari PKB, seraya menambahkan bahwa bola ada di pengadilan Widodo.