Berita Palembang
Ini 11 Program Prioritas Pemkot Palembang, Diantaranya Bangun Kantor Terpadu di Karya Jaya
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, lahan untuk pembangunan kantor disediakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
lihat foto
TRIBUNSUMSELPALEMBANG-Pemerintah Kota Palembang mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan infrastruktur di Kota Palembang.
Ada 11 prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Palembang.
Satu diantaranya rencana pembangunan kantor terpadu Pemerintah Kota Palembang di daerah Karya Jaya berseberangan dengan lokasi rencana pembangunan Kantor Gubernur Sumsel.
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, lahan untuk pembangunan kantor disediakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
"Pak gubernur menyebutkan ada 41 ribu hektare lahan yang merupakan milik Pemprov Sumsel. Tinggal kita yang menyiapkan layout berapa luas kebutuhan untuk pembangunan kantornya. Soal penimbunan lahan itu sudah di handel oleh Provinsi," jelasnya, Rabu (23/9/2020).
Hanya saja, karena keterbatasan APBD maka Pemkot Palembang masih menyiapkan kajian berapa besar penggunaan anggaran bila membangun kantor terpadu Pemerintah Kota Palembang.
"Untuk jangka pendeknya yang kita prioritaskan dulu pembangunan Kantor Satpol PP Kota Palembang yang selama ini terus pindah-pindah. Sementara untuk kantor terpadu akan disesuaikan dengan kemampuan APBD," katanya.
Pembangunan kantor terpadu perlu dilakukan untuk mensinergikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi kantor Gubernur dan Walikota akan diupayakan berada di satu lokasi," katanya.
Tak hanya soal penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Terpadu, Diakui Harno, mereka juga telah mengajukan ke Provinsi untuk hibah lahan yang diperuntukkan Kantor Camat Jakabaring dan penambahan area parkir untuk kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Dekranasda.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi menjelaskan pembangunan kantor terpadu Pemerintah Kota Palembang masuk dalam kajian Bappeda dan Litbang.
Mereka pun telah diminta untuk membuatkan layout untuk pembangunan kawasan terpadu ini.
"Seiring padatnya perkotaan tentu kita butuh area kantor yang lebih representatif di satu lokasi agar lebih mudah dalam pelayanan dan sinergi antar OPD."
"Namun, pembangunan ini tentu butuh biaya besar karenanya kita secara bertahap dulu, prioritas untuk Kantor Satpol PP yang akan dianggarkan tahun depan (2021)," jelasnya.
Dijelaskan Harrey, lahan yang dimiliki Pemprov Sumsel sebesar 41 ribu Ha dan dari jumlah itu kebutuhan untuk pembangunan kawasan kantor pemerintah terpadu berkisar 30 ribu ha.
