Balonkada di Muratara Tak Setuju Pilkada 2020 Ditunda Lagi : Perketat Protokol Kesehatan Saja

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota serentak lanjutan tahun 2020 terancam ditunda.

Desakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 agar ditunda kembali itu santer dilontarkan sejumlah tokoh nasional dan berbagai pihak.

Alasannya karena pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia saat ini semakin tinggi sebarannya.

Apalagi kasus warga positif terinfeksi Covid-19 di sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 terus meningkat.

• Romlah Pedagang Sayur di Muba Tewas Dihantam Mitsubishi Strada, Mobil Masuk Kolong Rumah Warga

Misalnya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, kasus positif Covid-19 melonjak drastis selama sepekan terakhir.

Pekan lalu, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Muratara hanya 3 orang lalu 'meledak' menjadi 39 orang per tanggal 20 September 2020 kemarin.

Bahkan tahapan Pilkada di Muratara agak terganggu setelah Ketua KPU bersama satu anggota dan 6 staf KPU Muratara dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

Menanggapi desakan agar Pilkada 2020 ditunda lagi, seluruh bakal calon kepala daerah (Balonkada) di Kabupaten Muratara menyatakan tidak setuju.

• Isak Tangis Keluarga Rinaldi Harley Wismanu di TPU Nologaten, Orang Tua Sampaikan Permohonan Maaf

Devi Suhartoni selaku bakal calon Bupati Muratara berharap pesta demokrasi lima tahunan ini tetap berjalan sesuai tahapan.

Menurut dia, Pilkada 2020 tidak perlu ditunda lagi, namun seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada harus mematuhi aturan penerapan protokol kesehatan.

"Ya kita harap tidak ditunda lagi, karena sudah ada aturan protokol Covid, kita sama-sama patuhi saja," kata Devi Suhartoni, Senin (21/9/2020).

Bakal calon Bupati Muratara lainnya, Syarif Hidayat melalui ketua tim pemenangan Efriyansyah juga berharap Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai tahapan.

• Mendagri Tito Karnavian Perintahkan Pilkades Ditunda Tahun Ini : Tidak Bisa Kita Kontrol

Ia mengaku kurang sepakat bila Pilkada 2020 ditunda lagi, namun semua pihak yang terlibat dalam Pilkada harus kompak memperketat penerapan protokol kesehatan.

"Kurang sepakat kalau ditunda, karena tahapan kita sudah berjalan, anggaran sudah disediakan, paling kita sama-sama perketat protokol kesehatan, batasi mobilisasi massa," katanya.

Menurut Efriyansyah, sebaiknya pemerintah mengeluarkan regulasi agar ada keseragaman sehingga bisa meminimalisir penyebaran Virus Corona.