Pertamina Diminta Bayar Rp 500 Miliar Oleh Perum Peruri, Ahok Geram, Dahlan Iskan : Tidak Memaksa

TRIBUNSUMSEL.COM -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku geram dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless.

Merespons hal tersebut, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.

Dahlan pun mempertanyakan proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok.

"Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina.

Kok kesannya, dari nada suara BTP, seperti Peruri memeras Pertamina,” ujar Dahlan dalam laman resminya, Disway.id, dikutip pada Kamis (17/9/2020).

Lebih lanjut, Dahlan kembali mempertanyakan apakah proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok adalah dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas. “Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?” ujarnya.

Namun, Dahlan menyadari bahwa Peruri memiliki anak usaha yang mempunyai izin atas keamanan digital atau digital security perusahaan pelat merah.

Dengan demikian, setiap BUMN yang ingin melakukan pengamanan terkait digital security perusahaan harus berhubungan dengan Peruri. “Peruri memiliki software otentifikasi itu.

Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security,” kata Dahlan.

Apabila benar proyek yang dimaksud oleh Ahok ialah terkait digital security tersebut, maka Dahlan menilai Peruri memiliki hak untuk mematok biaya sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina.

“Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Pintar-pintarnya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa,” tutur Dahlan

Oleh karena itu, Dahlan menyebutkan, transaksi yang disebutkan Ahok tersebut merupakan transaksi bisnis biasa.

“Hanya saja, karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security, mungkin menaruh harga yang tinggi,” ucapnya.

Ahok Bongkar Bobrok Manajemen Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Pertamina mulai dari pemilihan jabatan direksi dan komisaris hingga persoalan gaji.

Dalam tayangan video di kanal Youtube POIN, Ahok menuturkan sejumlah direksi Pertamina memilih untuk bermain aman dengan melobi menteri.

Bahkan, pemilihan komisaris sejumlah BUMN dinilai Ahok ditetapkan berdasarkan titipan sejumlah kementerian.

Tak hanya itu, Ahok pun menilai masih terjadi manipulasi gaji dalam tubuh Pertamina.

Ia mencontohkan, seseorang yang menempati jabatan direktur utama anak perusahaan menerima gaji Rp 100 juta.

Ketika dicopot dari posisi tersebut dan menempati posisi baru, gaji yang diberikan tetap dengan besaran yang sama.

"Masa dicopot gajinya masih sama, alasannya dia udah orang lama.

Harusnya kan gaji mengikuti jabatan anda. Jadi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede," ujar Ahok.

Secara umum, Ahok bahkan berpendapat Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan.

Ia menjelaskan posisinya sebagai komisaris bukan sebagai pengawas melainkan eksekutor.

Ahok menjelaskan semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) yakni penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di kementerian BUMN. 

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," jelas Ahok.

elain Ahok, berikut ini profil para komisaris Pertamina seperti dikutip dari laman resmi Pertamina.

1. Ego Syahrial (Kementerian ESDM)

Ego Syahrial merupakan pejabat eselon di Kementerian ESDM. Saat ini Ego menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Sebelumnya, lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti ini pernah diplot sebagai Kepala Badan Geologi, lalu Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ESDM. Jabatan eselon I lainnya yang pernah didudukinya di kementerian urusan energi tersebut yakni Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

2. Budi Gunadi Sadikin (Kementerian BUMN)

Budi Gunadi Sadikin merupakan wajah lama di Kementerian BUMN. Kariernya lama malang melintang di perbankan. Dia adalah mantan Direktur Utama Bank Mandiri.

Pria yang akrab disapa dengan BGS ini sudah dipercaya menduduki posisi strategis sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno.

Beberapa posisi lain di perusahaan pelat merah yakni Dirut Inalum, lalu Staf Khusus Kementerian BUMN. Di Kementerian BUMN, namanya tercatat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik sejak November 2019.

3. Isa Rachmatarwata (Kementerian Keuangan)

Isa Rachmatarwata merupakan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Jabatannya adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak Juli 2017.

Isa merupakan lulusan Jurusan Matematika ITB. Memulai karirnya sebagai PNS di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada tahun 1991.

 Pada tanggal 27 November 2013 dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

4. Condro Kirono (Jenderal Polisi)

Nama Condro Kirono sudah tak asing lagi di Kepolisian. Condro Kirono merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol pada tahun 1984, juga mengenyam pendidikan di PTIK, SESPIM, SESPATI, dan Lemhannas.

Dia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah pada tahun 2016. Jabatan lain di Polri yang pernah diembannya antara lain Kapolresta Tegal Polda Jateng (2002), Wadirlantas Polda Sumut (2003), Kapolrestabes Yogyakarta Polda DIY (2004), Dirlantas Polda Kalsel (2006), Dirlantas Polda Jatim (2007), Dirlantas Polda Metro Jaya (2008), Karobinops Sops Polri (2010), Kapolda Riau (2013), Kakorlantas Polri (2014).

Sebelum ditetapkan menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina, pada tanggal 8 November 2019, Condro Kirono sempat bertugas sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

 5. Alexander Lay (relawan Jokowi)

Alexander Lay tercatat merupakan salah satu relawan Jokowi. Dia merupakan satu dari 10 pengacara pembela Joko Widodo-Jusuf Kalla pada sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, di Pilpres 2014.

Pria kelahiran Ende, Flores, 21 September 1973 ini banyak berkecimpung di bidang hukum. Dia pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi Transparency International Indonesia.

6. David Bingei (Independen)

David Bingei ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 17 April 2020. Kariernya banyak berkecimpung di berbagai bidang transaksi keuangan perbankan dan pasar modal.

David pernah bekerja sebagai SVP-Head of Corporate Finance di Rabobank Internasional, Head of Debt Capital market di ABN AMRO Bank, dan Co-Head of Structured Finance di ABN AMRO Bank. David memulai karir di bidang keuangan di Bank Niaga dan kemudian ke Bank Lippo tbk sebagai Corporate Banking Officer.