Breaking News:

Pilkada Serentak di Sumsel 2020

Bawaslu Sumsel Sayangkan Ada Kerumunan Massa saat Bapaslon Daftar ke KPU, Ingatkan Ini ke Tim

Menurut Komisioner Bawaslu Sumsel A Junaidi, bakal pasangan calon kepala daerah (Bapaslonkada), tim maupun relawan tidak mengindahkan imbauan protokol

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumsel A Junaidi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumsel mengungkapkan, dari laporan jajaran Bawaslu 7 Kabupaten di Sumsel yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, menemukan masih adanya kerumunan massa yang cukup banyak, meski ditengah massa pendemi covid-19.

Menurut Komisioner Bawaslu Sumsel A Junaidi, bakal pasangan calon kepala daerah (Bapaslonkada), tim maupun relawan tidak mengindahkan imbauan protokol kesehatan akan ancaman penyebaran virus yang saat ini belum ada vaksinnya.

Diungkapkan koordinator Divisi pengawasan dan hub antar lembaga Bawaslu Sumsel, kerumunan massa masih terjadi, khususnya saat deklarasi Bapaslonkada ataupun saat hendak mendaftar ke KPU.

"Masih ditemukan kerumunan massa oleh kandidat yang ada," kata Junaidi, Senin (7/9/2020).

Belajar Tatap Muka Perdana di OKU Timur, Orangtua Khawatir Tapi Senang : di Rumah Repot

Dijelaskan Junaidi, sebenarnya KPU Kabupaten telah menjalankan protokol kesehatan dengan menyiapkan alat pencuci tangan dan membatasi jumlah massa yang boleh masuk KPU sesuai aturan.

Tapi nyatanya massa yang datang dari kelompok peserta pilkada, datangnya bergerombol dan tidak jaga jarak yang cenderung  melanggar protokol kesehatan, meski mayoritas memakai masker.

"Hampir sebagian besar, kerumunan tidak bisa dihindari dan ini lebih dari peserta Pilkada. KPU sendiri sudah membatasi hanya Bapaslon, pimpinan tim kampanye dan parpol, tapi di luar itu masih berkerumunan simpatisan yang mengantar dan ini jelas disayangkan, karena ditakuti akan jadi klaster baru penyebaran virus Covid-19," bebernya.

Ia pun berharap kepada peserta Pilkada, khususnya tim bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa menertibkannya sendiri dan mematuhi protokol kesehatan, mengingat ke depan akan banyak kegiatan yang bisa mengumpulkan massa banyak, seperti pengambilan nomor urut ataupun saat kampanye.

"Jadi kita imbau kepada semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kami juga akan kirim surat ke Bawaslu, KPU maupun tim bapaslonkada di 7 Kabupaten untuk menaaati protokol kesehatan. Kita tidak bisa memproses hukum pelanggaran yang sudah ada, karena ini bukan pelanggaran Pilkada, tapi pelanggaran sosial jangan ada klaster penyebaran covid-19 yang baru," harapnya.

Sementara Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengungkapkan, jika jajaran KPU 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di Sumsel, telah menjalankan protokol kesehatan saat tahapan Pilkada, dengan aturan yang diberlakukan.

"KPU Kabupaten sudah koordinasi, bahkan dengan Satgas pencegahan Covid-19, jadi Satgas pasti sudah cek dari H-1, apa KPU menerapkan protokol kesehatan," ucap Kelly.

Namun, kalau soal massa itu, diterangkannya hal itu adalah urusan bapaslon, tapi kalau yang masuk ke KPU itu sudah diatur jumlahnya terbatas sesuai protokol covid-19.

"Di luar KPU itu tugas Bawaslu dan pihak kepolisian. Apalagi kita sudah sosialisasikan jauh- jauh hari agar tidak ada arak- arakan dan iring- iringan saat daftar ke KPU," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved