Breaking News:

Gandeng Forkompinda, Gubernur Deklarasikan Pilkada Damai di Provinsi Sumsel

Gandeng Forkompinda, Gubernur Deklarasikan Pilkada Damai di Provinsi Sumsel

Humas Pemprov Sumsel
Gandeng Forkompinda, Gubernur Deklarasikan Pilkada Damai di Provinsi Sumsel 

TRIBUNSUMSEL.COM - Guna terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di tujuh kabupaten di Sumsel Tahun 2020

Pilkada serentak berlangsung di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara

Kamis (13/8) malam bertempat di Hotel Harper, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menggandeng Forkompinda, KPU, Bawaslu, dan Para Ketua Parpol untuk mendeklarasikan Pilkada damai di Provinsi Sumsel.

Menurut Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru inisiasi deklarasi damai ini datang dari nurani dan baru pertama kali, dimana deklarasi ini menggandeng tingkat partai politiknya dan pada tingkat penyelenggaranya, untuk preventif menjaga agar Pilkada serentak nanti berlangsung sukses dan damai.

“Jangan sampai segala sesuatu yang dimungkinkan mengkhwatirkan itu terjadi, jadi kita preventif saat ini. Ketika kita cari tahu baru sumsel yang menyelenggarakan ini karena pelanggaran itu ada dua ada pelanggaran kepatutan ada pelanggaran kepatuhan .

Kalau sudah masuk pencalonan nanti itu sudah ranahnya Bawaslu, ranahnya KPU. Yang kita lakukan malam ini ranahnya kita untuk menjaga agar tidak terjadi konflik,” terangnya ditemui usai acara.

Ia menghimbau untuk pada peyelenggaraannya nanti, baik calon kepala daerah maupun partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah untuk tidak membawa konflik internal ke ranah eksternal apalagi melibatkan konstituen.

“Nah kita bersyukur di Sumsel ini yang sudah zero konflik tetap terpelihara, tentu ini harus digagas, tidak bisa damai itu terus kita diamkan sendirinya. Karena fluktuasi dilapangan itu kadang tidak terdeteksi,” tambahnya.

Dikatakan Herman Deru masa akhir jabatan tujuh kepala daerah tersebut rata-rata berakhir di 17-18 Februari 2021,

oleh karenanya untuk yang mencalon berarti cuti. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk penjabat sementara (Pjs) bupati.

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved