Mahasiswa UMP Minta UKT Dipangkas 50 Persen, Pihak Kampus Sebut Tak Realistis

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setelah menggelar aksi unjuk rasa pada Agustus lalu, belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menyuarakan aspirasi di kampus mereka pada Kamis (13/8/2020) siang.

Kedatangan mahasiswa guna meminta pemangkasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dinilai mencekik mahasiswa, apalagi di saat pandemi Covid-19 saat ini.

"Selama ini kita membayar setiap semester sebesar Rp 3,5 juta hingga Rp 3,8 juta. Tapi apa yang kami dapat, aktivitas perkuliahan penuh dengan masalah sehingga kelancaran dalam menyerapnya ilmu menjadi masalah," kata Koordinator Aksi Renaldi Cakra Buana.

Mahasiswa menilai jumlah UKT tersebut tak sebanding dengan yang mereka dapatkan dari pihak kampus.

Mahasiswa pun meminta pihak kampus menyesuaikan biaya UKT dan melakukan pemangkasan sebesar 50 persen.

"Ini tidak mencerminkan perguruan tinggi yang ingin mencerdaskan peserta didiknya, melainkan hanya ingin menghisap uang orang tua kita," kata Renaldi.

Wakil Rektor III UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dalam Negeri Dr Ir Mukhtarudin Muchsiri menjelaskan, terkait UKT yang didasarkan arahan Mendikbud RI dan surat edaran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), agar perguruan tinggi memberi keringanan dalam pembayaran UKT.

"Jauh sebelum kebijakan dari pemerintah, UMP telah memberikan keringanan berupa pemotongan UKT yakni sebesar Rp 225 ribu di semester genap tahun 2019/2020 dan di semester ganjil tahun 2020/2021 sebesar Rp 300 ribu permahasiswa," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).

Jumlah potongan UKT itu, lanjut Mukhtarudin karena jumlah mahasiswa UMP sebanyak 10.500 orang, pihak kampus mengalokasikan dana sebesar Rp 6,5 miliar hingga Rp 7 miliar.

Meskipun sesungguhnya ini sulit bagi keuangan universitas, kata Mukhtarudin, namun karena ini kondisi pandemi yang berdampak pada keuangan mahasiswa, maka kebijakan pemotongan UKT itu dilakukan.

"Ada beberapa mahasiswa yang merasa itu (pemotongan UKT) masih terlalu kecil karena mahasiswa ini kan menghitungnya 'wah saya cuma dapat terima Rp 525 ribu, kecil sekali'," ujar Mukhtarudin.

Sementara bagi pihak UMP, jika dikalkulasikan dengan jumlah mahasiswa yang ada, anggaran pemotongan UKT dinilai cukup 'menyakitkan' anggaran universitas.

"Sebetulnya mahasiswa ini sudah melakukan dialog dengan pihak rektorat. Disampaikan kepada mahasiswa bahwa jika masih ada yang merasa keberatan dengan pembayaran UKT ini, maka bisa diangsur," kata Mukhtarudin.

Dengan catatan, mahasiswa bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada rektor, sekum dan wakil rektor 2 bidang administrasi dan keuangan.

Sejatinya, UMP juga mendapat bantuan dana stimulan UKT dari Gubernur Sumsel.

Dari 10.500 mahasiswa UMP, di tahap pertama sudah ada yang mengajukan sebanyak 1.300 mahasiswa. Kemudian diperpanjang lagi waktu pengajuannya, bertambah 128 orang, total 1.428 mahasiswa.

Bantuan dari Gubernur Sumsel diberikan sebesar Rp 500 ribu persemester selama dua semester, jadi masing-masing mahasiswa mendapat Rp 1 juta.

Lalu juga program dari Kementerian Pendidikan yakni KIP Student UKT yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester III, V dan VII.

"Kami tunggu mahasiswa terdampak Covid-19 yang ingin membayar UKT, dengan mengajukan sejumlah persyaratan yang diberikan Kemendikbud. Itu ada 700 kuota dan besarannya Rp 2,4 juta permahasiswa.

Mengenai mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, UMP mengaku belum tahu apakah mereka termasuk yang kesulitan bayar UKT atau bukan.

"Kami masih melakukan diskusi dan menawarkan bantuan stimulan UKT ini bagi mahasiswa kesulitan maupun terdampak Covid-19," pungkas Mukhtarudin.

Namun untuk memangkas UKT sebesar 50 persen, pihak kampus menilai hal tersebut tak realistis.

"Untuk permintaan pemangkasan UKT 50 persen ini tidak realistis. Untuk saat ini kami belum mampu mengabulkan permintaan anak-anak kami," tandasnya.