Saksikan Konvensi Pilkada Serentak se Sumatera 2020 Besok, Gubernur hingga Mendagari jadi Narsum

Selain itu akan tampil juga sejumlah Gubernur se Sumatera, mulai dari Gubernur provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Ba

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
Tribun Network
Tribunnetwork akan menggelar diskusi soal itu dengan tema "Pilkada Hebat ditengah pandemi Covid-19", Selasa (28/7/2020) secara virtual, 

TRIBUNSUMSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19 masih menjadi polemik.

Di mana, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) untuk menggeser waktu pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Corona.

Perppu Pilkada tersebut, mewajibkan seluruh tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Tribunnetwork sendiri, akan menggelar diskusi soal itu dengan tema "Pilkada Hebat ditengah pandemi Covid-19", Selasa (28/7/2020) secara virtual, dengan narasumber Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, hingga Director Tribun Network Febby Mahendra Putra.

Selain itu akan tampil juga sejumlah Gubernur se Sumatera, mulai dari Gubernur provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, termasuk Gubernur Sumsel Herman Deru, dengan moderator Kepala Newsroom Tribun Sumsel- Sriwijaya Post Hj L Weny Ramdiastuti.

Pemimpin perusahaan Tribun Sumsel Muhammad Taufik Zuhdi mengatakan konvensi Pilkada serentak se Sumatera 2020 ini,  adalah bentuk komitmen Tribun Network untuk mendukung terlaksananya pilkada serentak yang bersih, adil, berkualitas dan bermartabat. Karena itu, kita hadirkan semua unsur, untuk berdialog baik penyelenggara, pengwas, pemerintah maupun unsur lainnya. 

"Harapannya dengan konvensi ini, problema yang berpeluang muncul saat pelaksanaan maupun tahapan, bisa didiskusikan dan segera dicari solusinya," kata Taufik, Senin (27/7/2020).

Diterangkan Taufik, ini juga membangun semangat kolektif agar pilkada tahun ini, menjadi pilkada yang hebat meski di tengah memgalami pandemi covid 19.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini‎ mengatakan, jika Pilkada 2020 diselenggarakan dalam kondisi bangsa yang tidak mudah. 

Selain memerlukan biaya yang cukup mahal, diungkapkan Titi kondisi saat ini juga jadi pertaruhan, apakah mampu mewujudkan Pilkada yang sehat atau tidak. 

"Sehat bukan hanya bagi kondisi kompetisi antar calon, namun juga kesehatan orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta sehat pula dari sisi akses pada proses pemilihan yang berkeadilan," kata Titi, Senin (27/7/2020). 

Diterangkan Titi, Pilkada sehat artinya pilkada yang tak akan menjadi klaster penyebaran Covid-19, namun juga bisa melahirkan pemimpin terbaik bagi masa depan daerah. Pemimpin yang teruji, untuk memimpin di masa krisis dan bisa membawa daerah melalui masa sulit ini dengan baik.

"Oleh karena itu kolaborasi dan sinergisitas semua pihak amat dibutuhkan. Bagaimana partai politik bekerja maksimal mengusung kader-kader terbaiknya untuk dimajukan di pilkada, sehingga sebisa mungkin pilkada tidak diikuti oleh calon tunggal," capnya.

Ditambahkan Titi, calon-calon yang bermasalah secara hukum diungkapkan wanita asal Sumsel ini, sebaiknya tidak dicalonkan di pilkada 2020, ini agar tidak memunculkan kontroversi dan spekulasi di antara masyarakat.

"Selain itu, calon bermasalah bisa membuat skeptisme masyarakat menguat di pilkada. Padahal kita sangat memerlukan dukungan dari publik, untuk mau berpartisipasi secara optimal di pilkada 2020," tuturnyam

Pemilih juga diharapkan Titi, mengenali dan meneliti rekam jejak para calon dengan sebaik mungkin. 

"Pilihlah pemimpin dengan gagasan yang jelas, khususnya yang punya visi, misi, dan program terukur terkait upaya mengatasi Covid-19 dan dampaknya pada kehidupan masyarakat," tandasnya.

Dilanjutkan Titi, KPU juga harus memastikan pemilih bisa mendapatkan akses informasi yang maksimal, soal tata cara pemilihan dan juga siapa saja calonnya, dan bagaimana latar belakang mereka. 

"Berbagai informasi kepemiluan harus disajikan secara aksesibel, dan tentu saja melibatkan partisipasi media massa secara optimal untuk memastikan jangkauannya ke masyarakat secara luas," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved