Pedagang di Belakang RSMH Palembang Curhat, 4 Bulan Tanpa Penghasilan Gegara Tak Boleh Berjualan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sekitar 30 pedagang yang berjualan di belakang area RSMH Palembang menemui Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, Senin (6/7/2020).

Dari pertemuan itu terungkap, DPRD DPRD Sumsel pada April tadi berkirim surat kepada Direktur RSMH Palembang yang meminta agar pedagang tetap diperbolehkan berjualan karena pengerjaan kolam retensi belum juga dilaksanakan.

"Kalau sekarang informasinya sudah empat bulan mereka tidak berdagang saya terkejut. Artinya permintaan yang kami layangkan tidak digubris, kasihan juga para pedagang terlebih di masa pandemi Covid-19 ini," kata Anita.

Ketua Harian DPD Golkar Sumsel ini mendengarkan keluh kesah diantaranya dari seorang pedagang bernama Linda.

Wanita 43 tahun ini mengaku sudah lebih kurang empat bulan lamanya, menganggur akibat tidak diizinkan berdagang oleh manajemen RSMH.

"Tolong kami bu, dari mana lagi kami bisa menafkahi keluarga karena ini satu-satunya sumber pencaharian kami," keluh Linda yang mengaku sudah selama 9 tahun lamanya berjualan di lingkungan RSMH ini dengan nada bicara mengiba.

Diungkapkan Anita, sepengetahuan dirinya, Direktur RSMH Palembang menjawab surat yang dilayangkan DPRD Sumsel tersebut mengaku jika selain bakal dibangun Kolam Retensi oleh Pemkot Palembang, di lokasi yang sebelumnya dijadikan lapak berjualan oleh pedagang ini juga akan dibangun gedung radioterapi.

"Kami akan coba mengkomunikasikannya kembali dengan pihak RSMH. Kita tunggu itikad baik mereka saya sangat paham dengan kegelisahan para pedagang ini," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, yang ikut mendampingi Anita menemui pedagang menyebut, DPRD Sumsel khususnya Komisi V yang membidangi masalah kesra, kesehatan dan pendidikan bermitra dengan Dinkes Sumsel.

"Kalau RSMH itu dibawah naungan Kemenkes RI, tapi akan coba kamu komunikasikan dengan RSMH. Terlepas dari itu kami berharap saudar sekalian para pedagang untuk dapat bersabar," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sebelumnya, Direktur SCW Sumsel, Sanusi, menilai pihak RSMH Palembang telah melakukan tindak kezholiman, dan tidak peka terhadap kesulitan yang dialami pedagang.

Disampaikannya, sebelumnya dari Pihak RSMH telah beraudiensi dengan pihak Pemkot Palembang terkait kolam retensi. Tapi ketiga dicek seluruh instansi berkaitan dengan kolam retensi yang akan di bangun Pemkot Palembang di belakang RSMH.

Ternyata pembangunan kolam retensi di belakang RSMH tidak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran untuk membangun kolam retensi oleh Pemkot Palembang.

"Memang betul lahan kolam retensi milik RSMH tapi sebelum ada pembangunan kolam retensi ada kurun waktu dua tahun ini bisa dimanfaatkan pedagang ini untuk berdagang, kalau mau di relokasikan kami siap, kami tidak menolak karena itu memang lahan milik RSMH," pungkasnya.