Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pernah jadi Wagub Sumsel, Eddy Yusuf Mantap Maju di Pilkada OKU 2020, Ini Penjelasan KPU Sumsel

Hal ini juga ada yang terjadi di Sumsel, di mana eks Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf akan maju pada Pilkada Kabupaten OKU.

Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Eddy Yusuf bersama burung Murai Batunya saat dikediamanya, Jumat (23/8/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan, masih menunggu petunjuk KPU RI terkait adanya putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan larangan pencalonan kepala daerah yang pernah menjabat posisi lebih tinggi mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Hal ini juga ada yang terjadi di Sumsel, di mana eks Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf akan maju pada Pilkada Kabupaten OKU.

"Soal Eddy Yusuf (mau maju Pilkada OKU) belum bisa disimpulkan bisa maju atau tidak. Memang putusan MA sudah keluar soal pasal larangan yang menyatakan Wagub untuk nyalon Bupati dihapus oleh MA. Tapi kami dari KPU Sumsel maupun KPU Kabupaten, masih butuh petunjuk KPU RI," kata komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi, Jumat (3/7/2020).

Menurut Hepriyadi, putusan MA tersebut akan ditindaklanjuti dan perlu diatur dalam PKPU yang baru.

Mantan Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf Mantap Maju di Pilkada OKU 2020, Klaim Banyak yang Dukung

Pihaknya sekarang masih berkoordinasi dengan KPU RI.

"Tapi menurut saya, kalau sudah ada keputusan itu, kita sebenarnya sebagai penyelenggara mengikuti aturan itu. Cuma aturan itu harus masuk dalam aturan KPU, apakah nanti bentuknya perubahan PKPU atau lainnya," cap Hepriyadi.

Dijelaskan pengacara non aktif ini, jika cukup jelas di pasal itu, yang di mana soal pasal pencalonan balon kepala daerah, oleh MA diputuskan tidak berlaku atau tidak mengikat.

Sehingga harus dihapus dan PKPU yang ada soal pencalonan diubah.

"Kita masih menunggu, tapi kalau secara hukum karena sudah ada putusan MA seharusnya bisa. Jadi, kalau nanti saudara Eddy Yusuf mendaftar di KPU OKU, nanti tetap harus diterima dan diverifikasi. Tapi kita tetap menunggu instruksi KPU RI atau aturan positifnya, dan sikap penyelenggara pemilu harus sama dari pusat hingga Kabupaten," ujarnya.

Ditambahkan Hepriyadi, berdasarkan Judicial Review MA yang diajukan eks Wagub Sumut untuk maju Pilkada Kabupaten telah diterima.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Weni Wahyuny
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved