Alex Noerdin Singgung Pemberian CSR Perusahaan BUMN Mesti Libatkan Anggota DPR, Ini Kata Pengamat
Alex Noerdin Singgung Pemberian CSR Perusahaan BUMN Mesti Libatkan Anggota DPR, Ini Kata Pengamat
Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.
Peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi menilai, permintaan anggota DPR untuk dilibatkan dalam program corporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) keterlaluan.
"Ini minta jatah, ini sudah keterlaluan," kata Yusfitriadi dalam diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).
Ia menanggapi soal anggota DPR yang minta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Holding Tambang (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020).
Sebelum permintaan CSR, RDP tersebut sempat diwarnai ketegangan.
Yusfitriadi menyebut, perdebatan yang dipertontonkan anggota Komisi VII pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Holding Tambang (MIND ID) itu tak penting.
"Ini masalah uang, masalah program, bukan masalah amat penting ketika kemudian perusahaan tidak mengeluarkan data-data CSR," kata dia.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tak lagi memilih legislator yang meminta dilibatkan dalam CSR BUMN seperti itu.
Yusfitriadi juga menilai, Majelis Etik DPR perlu mengambil sikap atas hal ini.
Berdasarkan pemberitaan KompasTV, sebelum permintaan CSR, RDP tersebut sempat diwarnai ketegangan.