Kesulitan Biaya Operasional, Aptisi Sebut Tak Tahu Apakah PTS Masih Bisa Berjalan

Kesulitan Biaya Operasional, Aptisi Sebut Tak Tahu Apakah PTS Masih Bisa Berjalan

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
Tribunsumsel.com/ Arief Basuki Rohekan
Ketua APTISI wilayah 2 Sumsel Babel, Muhammad Helmi (tengah) ketika diwawancarai awak media usai mengikuti audiensi antara APTISI dengan DPRD Sumsel, di ruang Banggar, Jumat (5/6/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah 2 Sumsel- Babel menyayangkan pihaknya tidak dilibatkan dalam persoalan kebijakan surat edaran imbauan peringanan biaya kuliah dimasa pandemi Covid-19.

Hal itu diutarakan Ketua APTISI wilayah 2 Sumsel Babel, Muhammad Helmi ketika diwawancarai awak media usai mengikuti audiensi antara APTISI dengan DPRD Sumsel, di ruang Banggar, Jumat (5/6/2020).

Namun demikian, Helmi mengatakan mengenai surat imbauan keringanan biaya kuliah tersebut, pihaknya mengapresiasi kebijakan gubernur Sumsel yang dinilai peduli pada dunia pendidikan.

"Kami mengapresiasi imbauan itu, artinya ada kepedulian pada mahasiswa di perguruan tinggi, khusunya kami di perguruan tinggi swasta," jelasya.

Pihak kampus sendiri selama ini kata Helmi telah memberikan keringanan pada mahasiswa misalnya dengan memberikan tarif kuliah murah, dan biaya kuliah bisa diangsur setiap bulan.

" Namun terkait dengan Covid-19 ini PTS tidak cukup menanggulangi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Karena selama ini hidup PTS ini pas-pasan kecuali yayasan yang agak kuat penghasilannya dari luar, tapi pada masa Covid-19 ini yayasan tersebut mengalami hal yang sama. Tak menutup kemungkinan kami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional akan dialami PTS pada Juni - Juli ini," tandasnya.

Karena itulah, sesuai arahan pansus di DPR dengan Dikti agar Pemda turun tangan menanggulangi PTS dalam bentuk dana hibah atau lainnya untuk membantu PTS terutama mahasiswa yang miskin.

"Kita mengapresiasi progam pak Gubernur. Satu hal yang kami sayangkan untuk kedepan kalau ada persoalan persoalan yang menyangkut mahasiswa PTS hendaknya kami ini PTS diajak ngomong dulu sebelum mengeluarkan himbauan atau kebijakan," ujar Helmi.

Karena pihaknya juga dalam masa Covid-19 ini berhati-hati dan terus menunggu arahan dari kementerian dengan selalu kordinasi dengan L2 DIKTI.

"Memang semua terkejut, kita terkejut tahu tahu muncul dan viral di medsos (surat imbauan) nah ini keresahan. Saya selaku ketua Aptisi sudah dapat surat banyak sekali yang bukan main kita kordinasi bagaimana mahasiswa, artinya kehidupan kampus tetap tenang. Cuma kami minta pada pemangku kepentingan terumata menyangkut mahasiswa PTS kami diajak ngomong dulu," ujarnya.

Wakil Ketua Aptisi wilayah 2 Sumsel Babel, Bukman Lian menambahkan pembahasan yang dilakukan dengan DPRD Sumsel merupakan tindak lanjut dari rapat yang telah dilakukan pihaknya kemarin.

" Intinya dalam rapat itu membahas suatu program, skema bantuan pada mahasiswa terutama yang terdampak Covid-19, melalui UKT (uang kuliah tahunan) hanya berapa besaran, lalu kriteria apa saja yang bisa diberikan ini belum ada regulasi yang jelas, karena baru kemain. Nah mungkin yang ditunggu pimpinan perguruan tinggi saat ini adalah keputusan gubernur edaran kedua yang dihubungkan dengan edaran pertama. Artinya yang akan dibantu itu orangnya ini, mahasiswa nya ini, kriteria nya seperti ini," ujar Bukman Lian.

Lebih lanjut dalam rapat kemarin juga diputuskan bantuan keringanan biaya kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa D3 dan S1 sementara mahasiswa S2 tidak termasuk.

Pihaknya berharap adanya dukungan dari DPRD sehingga bantuan tersebut segera terealisasi.

Sementara DPRD Sumsel meminta Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk ikut membantu Pemprov Sumsel dalam melakukan verifikasi mahasiswa terdampak Covid-19 yang bakal mendapatkan bantuan.

"Pemprov Sumsel butuh data yang akurat soal penerima bantuan, tujuannya untuk mencari solusi terbaik. Karena kondisi PTS tidak sama dibutuhkan langkah yang bijak dalam menyikapi keringanan UKT ini," imbuh Anita

Dijelaskan ketua harian Golkar Sumsel ini, jika data yang diterima Gubernur sebelumnya hanya 13.507 mahasiswa di Sumsel yang perlu mendapat perhatian sebagai yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Itupun sudah dikurangi sekitar 4.000-an mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan dari beasiswa Bidik Misi.

Sedangkan, berdasarkan data yang disampaikan Aptisi total terdapat 85 ribuan mahasiswa dari 105 PTS di Sumsel. Sementara, sekitar 13 ribuan mahasiswa berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Artinya, tidak sampai 20 persen. Makanya kita minta Aptisi agar dapat memberikan data yang akurat dan perlu penyelerasan data," sebutnya

Selain itu pihaknya dapat memaklumi kondisi PTS yang sejak pandemi Covid-19 ini, masih menim mendapatkan pemasukan dari sektor pembayaran uang kuliah.

"Mudah-mudahan jika datanya sudah akurat bakal dianggarkan dana melalui refocusing anggaran lanjutan. DPRD Sumsel sudah melayangkan surat untuk mempertanyakan terkait refocusing anggaran ini," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved