PSBB Palembang

Penerapan Sanksi Pelanggar PSBB Palembang Secara Resmi Diberlakukan Besok

Penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB di Palembang secara resmi baru akan akan diberlakukan mulai Selasa (26/5/2020).

Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: Wawan Perdana
Sripoku/Odi Aria
Petugas penanggulangan Covid-19 masih tetap sigap menjaga check point perbatasan Palembang-Banyuasin di Dekranasda Jakabaring Palembang, Minggu (24/5/2020) meski sedang lebaran. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Penerapan sanksi bagi pelanggar PSBB di Palembang secara resmi baru akan akan diberlakukan mulai Selasa (26/5/2020).

Kadishub Palembang Agus Rizal mengatakan, meskipun sanksi baru akan diterapkan besok, namun teguran bagi warga yang melanggar peraturan selama PSBB telah dilakukan oleh petugas di lapangan.

"Seperti teguran bagi yang tidak menggunakan masker, sebenarnya sudah jalan. Kita peringatkan dengan kasih teguran atau ada juga yang kita suruh push up."

"Atau bagi yang tidak menerapkan jumlah maksimal penumpang selama PSBB, juga kita kasih peringatan," ujar Kadishub Palembang Agus Rizal, Senin (25/5/2020).

Terkait pembatasan jam operasional selain 11 sektor yang diperbolehkan buka selama PSBB, Agus mengatakan bahwa ketentuan dari hal tersebut telah diatur dalam perwali.

"Untuk pemantauan sarana transportasi di Palembang masih kita terapkan seperti hari-hari sebelumnya. Ada 13 check point yang disiagakan untuk memantau mobilitas kendaraan," ujarnya.

"Sedangkan untuk jam operasional diluar 11 sektor selama PSBB, silahkan konfirmasi ke Pol PP kota. Itu ranah mereka," imbuhnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari pihak pol PP kota terkait penerapan jam operasional bagi 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB di Palembang.

Seperti diketahui, 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB di Palembang terdiri dari Kesehatan, Bahan pangan/makanan/minuman, Energi Komunikasi dan teknologi informasi.

Selanjutnya sektor Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar (utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu) serta Kebutuhan sehari-hari.

Dikatakan walikota Palembang, H Harnojoyo,Rabu (20/5/2020). selain 11 sektor tersebut, maka jam operasional hanya boleh berlangsung selama 5 jam.

Meskipun begitu, ia tidak menyebutkan secara pasti terkait bagaimana mekanisme pembatasan waktu selama 5 jam tersebut.

"Kita juga akan sosialisasikan jam operasional ini pada perusahaan ataupun tempat usaha yang mempunyai tenaga kerja. Tapi intinya tidak ada penghentian tempat usaha. Hanya pembatasan jam operasionalnya saja," ujar dia.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved