Breaking News:

Pilkada Serentak di Sumsel

Ketua DPRD Sumsel Mengingatkan Anggaran Pilkada Jangan Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Anggaran yang telah hibahkan ke masing-masing KPU kabupaten agar tidak dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19

Tribun Sumsel/ Arief
Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati mengingatkan kepala daerah di tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada agar tidak menggunakan anggaran pilkada yang sudah ditetapkan. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Meski pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mengalami penunda, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati mengingatkan kepala daerah di tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada agar tidak menggunakan anggaran pilkada yang sudah ditetapkan.

Anggaran yang telah hibahkan ke masing-masing KPU kabupaten agar tidak dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Anita Noeringhati mengatakan, dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), para kepala daerah khususnya yang akan menggelar pilkada agar tidak mengganggu atau mengalihkan anggaran pilkada yang sudah dihibahkan ke KPU kabupaten.

"Beberapa waktu lalu, sudah diingatkan. Kepala daerah yang mengadakan pilkada tidak boleh menggeser anggaran untuk penanganan Covid-19."

"Untuk penanganan Covid-19 bisa diambil dari porsi lain seperti perjalanan dinas atau anggaran lainnya," kata Anita, Rabu (29/4/2020).

Menurut Anita, anggaran untuk pilkada yang sudah tertuang dalam NPHD yang ditandatanfani antara Bupati dengan masing- masing KPU kabupaten, harus tetap tersedia meski pelaksanaan pilkada ditunda hingga Desember 2020.

"Pilkada ini bukan hanya seremonial atau pesta rakyat biasa, tapi ini pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah jadi harus direncanakan dengan baik dan harus mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Ini jadi tanggung jawab dari kepala daerah sukses atau tidaknya pilkada nantinya," ungkap politisi Golkar ini.

Ia menambahkan, kepala daerah harus menjamin adanya anggaran untuk pilkada.

Kepala daerah harus mendukung KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada hingga hari pencoblosan.

"Kepala daerah harus mendukung dan menjamin ketersediaan anggaran pilkada di kabupaten. Setiap tahapan pilkada itu harus mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat sehingga pilkada dapat berjalan sukses sesuai azas luber dan jurdil," pungkas ketua harian Golkar Sumsel ini.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved