Anies Pegang Kendali Penuh Penanganan Virus Corona di DKI, Menkes Terawan Setujui PSBB Diterapkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memegang kendali pengenuh terkait penanganan COVID-19 di Ibukota Jakarta.

Editor: Moch Krisna
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan 

TRIBUNSUMSEL.COM,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memegang kendali pengenuh terkait penanganan COVID-19 di Ibukota Jakarta.

Setelah proses pengusulan disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  mengenai status pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) untuk DKI Jakarta.

Persetujuan tersebut diberikan Menkes Terawan setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional.

Menkes Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk menangani pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) itu pada Senin (6/4/2020) malam.

Busroni menyampaikan, Terawan meneken surat persetujuan PSBB setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional.

Tiga orang pasien positif Corona (Covid-19) kasus 1, 2, dan 3 yang telah dinyatakan sembuh memberikan keterangan kepada wartawan di RS Sulianto Saroso, Jakarta, Senin (16/3/2020). Ketiga penyintas Corona pertama di Indonesia tersebut dibekali jamu dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan lewat Menkes Terawan Agus Putranto. TRIBUNNEWS/HO/HUMAS KEMENKES
Tiga orang pasien positif Corona (Covid-19) kasus 1, 2, dan 3 yang telah dinyatakan sembuh memberikan keterangan kepada wartawan di RS Sulianto Saroso, Jakarta, Senin (16/3/2020). 

Langkah berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipersilakan untuk menerapkan status PSBB sesuai kemampuan daerahnya.

"Kuncinya sekarang bagaimana mereka melaksanakan, kapan akan dilaksanakan."

Jadi seluruhnya itu ada di Pak Gubernur Anies Baswedan, monggo diatur sesuai dengan kemampuannya beliau di DKI secara keseluruhan, secara izin sudah diberikan," kata Busroni.

Apa pertimbangannya?

Salah satu pertimbangan pemerintah menyetujui status PSBB yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta adalah alasan kesehatan. Jakarta diketahui sebagai provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak.

"Bukan hanya pertimbangan Kemenkes, tapi pertimbangan Gugus Tugas. Itu aspeknya banyak, pertama pasti aspek kesehatan, nomor satu itu," ujar Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat adalah aspek keselamatan warga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau aktivitas di dapur Hotel Grand Cempaka Business milik BUMD Jakarta, PT. Jakarta Tourisindo, yang kini diubah dan dioperasikan sebagai tempat peristirahatan bagi para tenaga medis di Jakarta yang sedang berjuang keras mengalahkan wabah Covid-19, Kamis 26 Maret 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau aktivitas di dapur Hotel Grand Cempaka Business milik BUMD Jakarta, PT. Jakarta Tourisindo, yang kini diubah dan dioperasikan sebagai tempat peristirahatan bagi para tenaga medis di Jakarta yang sedang berjuang keras mengalahkan wabah Covid-19, Kamis 26 Maret 2020. (FB ANIES BASWEDAN)

Jakarta merupakan pusat penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Pertimbangan lainnya adalah alasan perekonomian.

"Kedua, aspek keselamatan. Ketiga, aspek ekonomi," kata Busroni. Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk Jakarta pada Senin (6/4/2020) malam.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved