Mengapa Indonesia Belum Berlakukan Lockdown ? Ini Analisa Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun

Warga tak bisa lagi memesan makanan atau delivery melalui aplikasi lantaran petugas pengantar pastilah terkena dampak lockdown.

"Kita kan tidak bisa pesan makanan melalui jasa delivery, karena mereka di-lock juga," ungkap Refly.

Selain itu, ada potensi warga menimbun bahan kebutuhan pokok sebelum lockdown dilaksanakan.

Pihak yang berpotensi melakukan penimbunan adalah orang-orang menengah ke atas dengan daya beli yang tinggi.

"Artinya tidak akan ada suplai makanan ke kita, yang terjadi adalah sebelum di-lock, orang menimbun duluan," kata Refly.

Berikut video lengkapnya:

Solusi dari DPR

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut jika lockdown menjadi pilihan terakhir, maka pemerintah bisa mengambil solusi peningkatan sense of crisis.

Dilansir Tribunnews.com, hal ini diungkap Bobby dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi unggahan YouTube KOMPASTV, Senin (16/3/2020).

Sebelumnya, sudah tersambung warga dari berbagai daerah melalui telewicara yang mayoritas kurang setuju dengan opsi lockdown.

Bagi Bobby, wajar jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan lockdown lantaran akan menimbulkan permasalahan lain.

Yakni terbelenggunya hak-hak masyarakat, ditambah dengan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan aparat penertib yang bisa jadi ditugaskan selama lockdown.

"Jadi, kalau memang kita lihat dari aspirasi publik, lockdown itu adalah opsi terakhir," ujar Bobby.

"Karena ada penangguhan hak sipil, ada keadaan yang memaksa oleh aparat," sambungnya.

Jika pemerintah Indonesia tidak akan lockdown seperti halnya Singapura, Bobby mengusulkan solusi lain yakni peningkatan sense of crisis.

Meningkatkan sense of crisis di masyarakat berarti mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap situasi dan kondisi saat ini.