Kabar Bahagia, Pemerintah Wacanakan Uang Pensiun PNS Capai Rp 1 Miliar, Menpan RB : Biar Sejahtera
Jika wacana ini terwujud, dipastikan para ASN bakal bersukaria memasuki masa pensiun. Para pensiun diwacanakan bakal diguyur uang pensiun Rp 1 miliar.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM -- Kabar Bahagia, Pemerintah Wacanakan Uang Pensiun PNS Capai Rp 1 Miliar, Menpan RB : Biar Pensiunan Sejahtera
Jika wacana ini terwujud, dipastikan para ASN bakal bersukaria memasuki masa pensiun. Para pensiun diwacanakan bakal diguyur uang pensiun Rp 1 miliar.
Wacana pemberian uang pensiun sebesar Rp 1 miliar itu dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
Dikatakan Tjahjo Kumolo, saat ini ia tengah mengkaji pemberian anggaran kepada aparatur sipil negara ( ASN) yang memasuki masa pensiun sebesar Rp 1 miliar.
Tjahjo juga telah bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) terkait wacana ini.
"Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun, minimal bisa dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," ujar Tjahjo dalam forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
Tjahjo mengatakan, pemberian tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan ASN.
Sebab, menurut Tjahjo, uang pensiun yang didapat para ASN belum sesuai dengan jabatan mereka terakhir.
Tjahjo pun mengutarakan ide lainnya, yakni agar dana pensiunan yang tersimpan di PT Asabri (Persero) sebaiknya berpindah ke PT Taspen (Persero).
Terlebih, saat ini timbul polemik adanya dugaan 60 persen dana asuransi TNI-Polri hilang di PT Asabri.
"Kalau boleh Asabri pindah saja ke Taspen karena sekarang 60 persen menguap, uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh kecil yang harus ada konsolidasi," kata dia.
Di luar itu, Tjahjo mengusulkan adanya tunjangan kinerja bagi ASN kendati saat ini sudah terdapat gaji ke-13 dan ke-14 dalam setahun.
Baca juga: Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI
Tjahjo menyebut, Sri Mulyani setuju akan ide tersebut.
Bahkan, menurut dia, akuntabilitas masing-masing kementerian tengah dicek guna melaksanakan reformasi birokrasi.
