Dihadapan Anggota DPR, Pegawai BKN Palembang Akui Banyak Digoda Peserta Untuk Loloskan Jadi PNS

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VII Palembang menjamin keamanan server dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2020 yang saat ini tengah digelar.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Ir Agus Sutiadi saat menerima kunjungan komisi II DPR RI terkait persiapan pelaksanaan seleksi CPNS 2019-2020 di kantornya, Kamis (30/1/2020).

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg VII BKN Palembang, M Andri Hafif mengatakan, pihaknya berani menjamin bahwa tidak akan ada yang dapat 'bermain' atau mengotak-atik server seleksi CPNS.

• Baku Tembak Warnai Penangkapan Bandar Narkoba yang Bawa 288 Kilogram Sabu-sabu di Tol Merak

• Wabah Mematikan Lagi Melanda China, Jack Ma Sumbang 195 Miliar Untuk Bikin Anti Virus Corona

"Kami selalu menerapkan standar yang telah ditetapkan dari pusat. Seperti server maupun ruangannya, kita segel setelah peserta sesi terakhir selesai mengikuti tes,"

"Dan itu baru akan kita buka besok paginya. Itupun bersama instansi dan beberapa perwakilan peserta," ujarnya.

Penerapan pengamanan serupa juga akan dilakukan pada pelaksanaan seleksi CPNS titik mandiri di setiap masing-masing kabupaten kota.

Sebagai penanggung jawab server, BKN juga akan terus melakukan pengawasan untuk menjaga keamanannya agar tidak terjadi kecurangan.

"Segelnya harus ditandatangani oleh instansi dan pihak BKN. Selanjutnya juga disimpan di tempat yang terjamin keamanannya.

Dan nanti pada saat segel dibuka, juga harus disaksikan oleh banyak orang tanpa ada yang ditutup-tutupi, memang keamanan server saat seleksi CPNS menjadi tanggung jawab BKN," ujarnya

• Jawab Isu Sudah Bertunangan, Rangga Azof Cinlok Dengan Artis Cantik Ini? Bukan Haico Van Der Veken

• Akal Bulus Pelatih Futsal Jadikan Anak Didiknya Budak Seks, Akan Sebar Informasi Korban Tak Perawan

Meskipun begitu, Andri tidak memungkiri ada begitu banyak godaan ke pihak BKN sebagai pelaksana seleksi CPNS untuk meloloskan peserta yang mengikuti tes.

Untuk itu, pihaknya telah menanamkan integritas pada setiap pegawainya untuk bisa terhindar dari godaan tersebut.

"Lagian juga, bagaimana kami bisa menolong. Karena pada dasarnya kami memang tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, seluruh soal CPNS dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi.

Kami tidak punya kunci jawaban ataupun passwordnya. Selain itu juga karena memang prosedur pengamanannya sudah sangat ketat. Sehingga memang tidak ada celah untuk terjadi kecurangan," ujarnya.

Terkait pengamanan server, juga diamini oleh Wahyu Sanjaya, anggota DPR yang juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.

"Kalau keamanan server, tidak ada masalah. Memang server itu pada saat diserahkan dalam bentuk tersegel. Dan pada saat sebelum diaktivasi, Itukan dikroscek lagi oleh online. Jadi untuk server sejauh ini tidak ada masalah," ujarnya.

Terlepas dari keamanan server, kunjungan tersebut juga menyoroti tidak adanya anggaran sosialisasi bagi BKN untuk menginformasikan prosedur maupun ketentuan dalam seleksi CPNS.

"Jadi begini, memang sudah sewajarnya segala informasi terkait seleksi CPNS dapat disampaikan dengan baik.

Sehingga masyarakat bisa memutuskan apakah mereka mau melakukan pendaftaran atau tidak.

Tapi pada kenyataannya, anggaran sosialisasinya tidak ada sehingga otomatis penyampaian informasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

Jadi masyarakat tahu informasi dari sosial media maupun baca berita. Tidak ada informasi seperti spanduk atau banner dari BKN. Itu salah satu yang jadi perhatian kita," ujarnya.

Pada kesempatan itu, kesejahteraannya bagi Honorer K2 juga turut menjadi pembahasan bersama.

"Tadi kita juga meminta saran dari BKN terkait bagaimana honorer K2 yang tersisa untuk selanjutnya kami berharap ada serapan terhadap mereka.

Jadi misalnya ada 1000 orang, kami berharap tahun ini bisa terserap 100.

Dilanjutkan lagi tahun depannya. Minimal secara bertahap mereka bisa diangkat sebagai ASN," ujarnya.

"Honorer itu, kalau berdasarkan peraturan saat ini memang sudah ditiadakan. Tapi kan dulu K1 sudah diselesaikan dan yang tersisakan K2.

Sedangkan apabila honorer ini disuruh berkompetisi dengan fresh graduate atau menjalani tes dengan komputer, tentunya mereka bisa kesulitan untuk bersaing. Padahal mereka sudah lama mengabdi, kontribusinya tidak sedikit. Itu yang kita perjuangkan," sambungnya.