Dari 55 Sarang Walet di Lubuklinggau Ternyata Hanya 5 yang Punya Izin

Keberadaan puluhan usaha sarang walet yang mulai menjamur di Kota Lubuklinggau akhir-akhir ini ternyata banyak yang tidak memiliki izin.

Dari 55 Sarang Walet di Lubuklinggau Ternyata Hanya 5 yang Punya Izin
EKO HEPRONIS/TRIBUNSUMSEL.COM
Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM,LUBUKLINGGAU - Keberadaan puluhan usaha sarang walet yang mulai menjamur di Kota Lubuklinggau akhir-akhir ini ternyata banyak yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Lubuklinggau beberapa waktu lalu jumlah usaha sarang burung walet di kota ini ada 55.

Namun dari jumlah tersebut, berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lubuklinggau hanya lima usaha sarang walet yang mempunyai izin.

"Kalau tidak salah jumlah yang ada izin hanya lima usaha sarang walet," kata Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan pada Tribunsumsel.com, Selasa (14/1).

Ia menyebutkan, usaha sarang walet yang mempunyai izin tersebut berada dipinggiran kota tepatnya di Kelurahan Megang. Sementara untuk usaha sarang walet yang berada di sepanjang Jl Yos Sudarso rata-rata ilegal.

"Tapi meskipun ilegal usaha sarang walet disana (Jl Yos Sudarso) tetap bayar pajak, untuk jumlahnya kita tidak tahu karena bukan ranah kita," ungkap Hendra.

Ia menjelaskan, usaha sarang walet di Kota Lubuklinggau cukup susah dilakukan pembatasan. Karena rata-rata izin yang digunakan oleh para pengusaha kebanyakan izin pembangunan ruko biasa.

"Kalau jelas mau bangun sarang walet pasti tidak direstui warga. Karena suara dari burung walet itu cukup berisik dan mengganggu, kita juga kalau warga kiri dan kanan tidak setuju kita tidak akan proses, tapi mereka alasannya bangun ruko usaha," ujar Hendra.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani mengaku jika usaha sarang walet di Kota Lubuklinggau, selain banyak yang belum berizin ternyata belum berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyebutkan, susahnya usaha sarang burung walet di tarik pajak, karena usaha sarang burung walet tidak bisa diukur jumlah panennya. Ditambah pasarannya juga tidak terlalu jelas.

"Kalau usaha rumah makan jelas bisa diukur pakai Tapping Box berapa kali transaksi bisa dihitung. Sementara walet sistemnya kejujuran dan seikhlas, karena tadi tidak bisa di ukur," ujar Rahman.

Rahman pun bercerita, saat ia masih menjabat di Dinas Pendapatan Daerah, pernah meminta kepada ketua asosiasi pengusaha walet untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan, tapi sebagian menolak.

"Dulu saya mintak kepada ketuanya untuk bayar Rp 200 juta, tapi hanya tercapai Rp 150 juta, karena ada yang tidak mau bayar, alasannya saat itu setiap pengusahan panennya tidak sama, ada yang banyak ada yang sedikit," ungkapnya. (Joy)

Penulis: Eko Hepronis
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved