Wakil Bupati OKU Johan Anuar Kalah di Sidang Praperadilan, Terjerat Kasus Dana Kuburan

Hakim yang memimpin jalannya persidangan gugatan Wakil Bupati OKU Johan Anwar, menolak seluruhnya gugatan yang diajukan Johan Anuar

Wakil Bupati OKU Johan Anuar Kalah di Sidang Praperadilan, Terjerat Kasus Dana Kuburan
Tribun Sumsel/ M Ardiansyah
Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Wakil Bupati OKU, Johan Anuar kalah praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja OKU.

Johan sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka.

Hakim yang memimpin jalannya persidangan gugatan Wakil Bupati OKU Johan Anwar, menolak seluruhnya gugatan yang diajukan Johan Anuar melalui kuasa hukumnya terhadap Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, kembali bisa melanjutkan penyidikan kasus markup pembelian lahan kuburan Baturaja OKU yang menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anuar.

Hal ini, karena gugatan Johan Anwar yang dilakukan di Pengadilan Negeri Baturaja OKU semuanya ditolak majelis hakim.

"Memang benar, semua gugatan JA ditolak majelis hakim. Jadi, penyidikan untuk kembali dilanjutkan," ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Anton Setiawan, Senin (13/1/2020).

Lanjut Anton, pihaknya sebagai penyidik berani untuk kembali membuka kembali kasus markup pembelian lahan kuburan di Baturaja OKU karena mendapatkan bukti baru.

Sebelumnya kasus Johan Anuar sempat dihentikan penyidikannya setelah majelis hakim menerima seluruhnya gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Baturaja OKU.

"Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, JA kami periksa dahulu sebagai saksi. Dari situ, dari hasil gelar perkara akhirnya memutuskan JA ditetapkan sebagai tersangka," ungkanya.

"Dengan ditolaknya gugatan JA, kami akan kembali menjadwalkan pemeiksaan JA sebagai tersangka," ujar Anton.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini sempat mangkrak dan ditutup karena Polda Sumsel kalah praperadilan yang diajukan Johan Anuar di Pengadilan OKU.

Padahal, persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang menetapkan empat orang menjadi terpidana yakni Hidirman (pemilik lahan), Najamudin (Kepala Dinas Sosial OKU), Ahmad Junaidi (mantan Asisten I OKU) dan Umortom (mantan Sekda OKU).

Dalam persidangan, keempat terpidana ini menyebutkan bila Johan Anuar menerima uang Rp 1 miliar lebih dari uang markup yang dilakukan.

Pembelian lahan kuburan untuk TPU Baturaja OKU, menggunakan APBD OKU tahun 2012 senilai Rp 6 miliar.

Dari penyelidikan, pembelian lahan kuburan terssebut sengaja di markup hingga negara mengalami kerugian senilai Rp 3.49 miliar.

Penulis: M. Ardiansyah
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved