Berita Palembang

60 Pergawai Pemkot Palembang Terbukti Palsukan Data Absensi

Sebanyak 60 pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terbukti memalsukan data absensi.

60 Pergawai Pemkot Palembang Terbukti Palsukan Data Absensi
TRIBUN KALTIM/SAMIR
ilustrasi absensi sidik jari sebelum pulang kantor 

60 Pergawai Pemkot Palembang Terbukti Palsukan Data Absensi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebanyak 60 pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang terbukti memalsukan data absensi.

Hal ini terungkap dari hasil laporan data absensi ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang pada evalusi 2019 lalu. Ditemukan hasil printout absensi yang digandakan.

Kasus tersebut setelah dicek paling banyak terjadi di BPPD yang sampai 60 orang PNSD dan non-PNSD.

Mendapat laporan data ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa berang. Ketua PBSI Kota Palembang, ini langsung mendatangi Kantor BPBD melakukan sidak ke BPPD dan memberikan sanksi ke pegawai yang terbukti melakukan manipulasi.

"Langsung kita berikan peringatan pertama (SP1) yang ketauan memanipulasi data absensi," kata Dewa, Senin (13/1/2020).

Dewa mengungkapkan, modus pegawai memanipulasi data absensi ini mulai dua sampai 6 kali, bahkan ada yang bisa titip absen, meski absensi sudah menggunakan sistem pinger print.

"Absen pagi titip dengan teman, nanti absen lagi, dan modus ini bisa dilakukan dengan menggunakan jari teman (pegawai lainnya)," kata dia.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan pegawai, diketahui bahwa titip absen ini dilakukan untuk menghindari telat absen, karena jika telat dari jadwal masuk 07.30 WIB, maka TPP langsung dipotong.

"Kalau pukul 07.30 datang absen, kalau ada dinas keluar kota juga jelas ada surat tugas yang diketahui atasan," kata dia.

Apalagi, lanjut Dewa semua pegawai ini sudah diberikan Tunjangan kinerja (Tukin), bahkan untuk BPPD itu ada tambahan lagi dari hasil tagih (pajak), dan termasuk OPD yang masuk zona integritas, serta memiliki kewajiban memberikan kinerja maksimal, agar capaian pajak daerah dapat optimal.

"Hasil data ini, selain diberikan SP1, kemudian direkomendasi ke BKPSDM untuk ditindak lanjut serta evalusi selama 1 bulan kedepan," kata dia.

Kalau masih mengulangi, Dewa akan melakukan mutasi ke tempat yang jauh (kalau pulang ke Sematang Borang kita Mutasi ke Gandus, intinya biar jadi pelajaran, sedangkan bagi non PNSD kita putus kontrak. (sp)

Editor: Eko Adia Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved