Nama Riezky Aprilia Ikut Disebut Terkait PAW DPR, Ibunda Kabarkan Anaknya Sakit

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sumsel 1 dari fraksi PDIP, Riezky Aprilia, dikabarkan sakit.-

Nama Riezky Aprilia disebut-sebut sebagai sosok yang akan dilengserkan dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI.

Septiana Zuraida, ibunda dari Riezky Aprilia menyatakan, sang putri sakit.

"Iya, Kiki (sapaan akrab Riezky) kabarnya sedang sakit kepala dari pagi tadi," kata Septiana kepada Tribunsumsel.com, Kamis (9/1/2019).

Menurut Ana sapaan akrab Septiana, ia tidak memgetahui pasti adanya OTT KPK tersebut, ada kaitannya dengan sang anak atau tidak.

Mengingat ia berada di Sumsel (Lubuklinggau), sedangkan sang anak ada di Jakarta.

"Kebetulan saya sedang di Linggau, dan dia ada di Jakarta, jadi saya kurang tahu pasti," bebernya.

Ditambahkan Ana, ia selama ini sering menasehati sang anak, mengingat jabatan sebagai wakil rakyat banyak tantangannya, dan harus bersabar serta menyerahkan semuanya kepada sang pencipta.

"Saya sudah ngomong kepada anak ku, ya semuanya kita kembali ke maha kuasa. Jangan kucak uwong (ganggu orang) dan sudutkan orang itu saja, inilah gawe dunia," bebernya.

Dilanjutkan kepada Dinas Arsip Pemprov Sumsel ini, anaknya saat ini memiliki aktifitas padat, selaku wakil rakyat Riezky kadang mondar- mandir Jakarta- Bandung.

Anaknya saat ini sedang menempuh pendidikan S3.

"Kiki juga kuliah di Bandung, ambil S3. Jadi mungkin sibuk sehingga hapenya tidak aktif, apalagi akan ada agenda partai," pungkasnya.

Amankan Uang Asing Senilai Rp 400 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang dalam operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Dalam aksi senyap tersebut, KPK pun mencokok sejumlah pihak lainnya yang terkait kasus dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan.

KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam bentuk mata uang asing.

"BB (barang bukti) berupa uang, mata uang asing," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2020).

Dikatakan, tim saat ini masih menghitung uang tersebut dan mengonfirmasinya kepada delapan orang yang kini sedang diperiksa intensif, termasuk Wahyu Setiawan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membenarkan barang bukti uang dalam pecahan asing.

Jika dikonversi uang tersebut berjumlah sekitar Rp400 juta.

"Suap terkait PAW," kata seorang sumber.

Harun Masiku merupakan caleg PDIP untuk DPR pada Pileg 2019 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6.

Dapil tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Namun dalam Pileg 2019, Harun tak terpilih menjadi anggota DPR.

KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

PDIP dalam rapat pleno KPU 31 Agustus 2019 sempat meminta KPU mencoret Riezky dari daftar anggota DPR terpilih dan mengajukan nama Harun.

Namun, KPU menolaknya.

Meski demikian Lili belum dapat menjelaskan lebih detail terkait peruntukan uang dugaan suap tersebut.

Pun termasuk mengungkap identitas pihak yang telah diamankan.

"Nanti akan disampaikan dalam konpers," kata Lili.

Wahyu Tersangka

Komisioner KPU Wahyu Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Selain Wahyu Setiawan, ada 3 orang lainnya yang ditetapkan tersangka, yaitu Harun Masiku (pemberi suap), SAE pihak swasta dan ATM staf PDIP.

Wakil Ketua KPK, Lili Pantuli Siregar dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2020) malam, mengungkapkan peran 4 tersangka ini.

Bahkan, proses panjang yang dilakukan oleh sejumlah tersangka bisa terendus.

Selain itu, Wahyu Setiawan juga meminta dana operasional Rp 900 juta kepada tersangka lainnya yaitu ATM untuk memuluskan langkah Harun menjadi PAW DPR RI dapil Sumsel 1

Meski dalam pleno KPU sudah menetapkan Riezky yang berhak duduk, tapi ATM bisa memuluskan langkah Harun jadi DPR RI melalui tangan Wahyu Setiawan.

Selain itu, KPK juga mendesak Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK