Pilkada Serentak 2020

Menang 80 Persen di Pilkada Serentak 2018, Ini Strategi Demokrat di Pilkada Serentak 2020

Sejumlah partai politik di Sumsel telah melakukan penjaringan atau pendaftaran bakal calon kepala daerah (Balonkada) serentak 2020

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Wawan Perdana
ARIF BASUKI ROHEKAN/TRIBUNSUMSEL.COM
Sekretaris DPD Demokrat Sumsel MF Ridho 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah partai politik di Sumsel telah melakukan penjaringan atau pendaftaran bakal calon kepala daerah (Balonkada) serentak 2020.

Beberapa partai tersebut diantaranya, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP.

Namun partai Demokrat belum melakukan hal serupa.

Sekretaris DPD Demokrat Sumsel MF Ridho menjelaskan alasan belum dilakukan proses penjaringan dan penyaringan balonkada di 7 Kabupaten se Sumsel ini.

Menurut Ridho, saat ini DPD masih nunggu petunjuk dari DPP Demokrat.

"Jadi bukan strategi kita (Demokrat) untuk terlambat, tapi lebih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) penjaringan balon dari DPP," kata Ridho, Jumat (13/12/2019).

9 Partai Ini Tidak Akan Mencalonkan eks Napi Korupsi di Pilkada 2020

Menurut ketua komisi IV DPRD Sumsel ini, partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam proses memberikan dukungan atau usungan kepada balonkada di setiap Pilkada.

"Jadi semuanya menunggu DPP, sehingga tidak ada timpang tindih. Artinya, bukan kepentingan partai di daerah tetapi kepentingan partai keseluruan," capnya.

Ditambahkan Ridho, dengan Juknis dan Juklak dari DPP, pihaknya (Demokrat) berhasil sukses di Pilkada serentak 2018 lalu di Sumsel.
Dimana dari 10 Pilkada, Demokrat berhasil meraih kemenangan 80 persen.

"Nah, pengalaman itu harus dipertahankan atau ditingkatkan pada 2020," ujarnya.

Dituding Bangun Politik Dinasti Saat Maju di Pilkada 2020, Ini Reaksi dari Gibran dan Bobby

Ia memprediksi sekitar akhir bulan Desember atau awal Januari Juknis dan Juklak itu akan keluar.

Nantinya penjaringan akan dimulai dari kabupaten/kota (DPC), maupun provinsi (DPD).

"Artinya kita tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki potensi, jika tidak sempat mendaftar di daerah bisa dilakukan di DPD Demokrat Sumsel, semua ikuti arah tahapan saja," tandasnya.

Selain itu, diungkapkan Ridho para balonkada yang mendaftar di Demokrat, nantinya harus "renteng" patungan untuk biaya survey nantinya dibebankan kepada mereka.

"Ini untuk menujuk keseriusan bakal calon yang ada. Nanti hasilnya dipaparkan dihadapan majelis tinggi Demokrat. Yang jelas suvey jadi patokan kita," tandasnya.

Hitung-hitungan Keterpilihan Perempuan di Pilkada Serentak 2020, Ini Analisis Perludem

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel, Muchendi Machzareki menambahkan, partainya memiliki prinsip dan sudah jadi sikap resmi partai Demokrat yang tidak mentolerir pelaku korupsi.

"Sama seperti periode sebelumnya dan pileg tahun lalu, bahwa Partai Demokrat sepakat, untuk tidak akan mengusung atau mendukung, calon mantan napi korupsi walaupun itu diperbolehkan," terang Muchendi.

Wakil ketua DPRD Sumsel ini menerangkan, partai Demokrat bukan ingin menghilangkan hak sesorang untuk jadi kepala daerah, namun partainya melihat banyak putra- putri terbaik di Sumsel yang akan memimpin.

"Masih banyak, calon lain yang bisa kita pertimbangkan untuk didukung," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved