Tunjangan Dewan Sumsel Naik, Warga Sumsel: Tidak Mencerminkan Kondisi Saat Ini

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rencana kenaikan penghasilan atau tunjangan anggota DPRD Sumsel kedepan, yang bersumber dari APBD, dianggap sejumlah kalangan sudah cukup membebani keuangan daerah.

Pasalnya semua aktivitas dan tugasnya dibiayai dengan uang APBD.

Selain itu, dengan penghasilan diatas Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPRD yang ada, hal itu sudah dibilang cukup besar, jika dilihat dari kinerja yang dilakukan.

"Saya selaku masyarakat Sumsel, terkait rencana kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan dewan Sumsel tersebut tidak setuju, mengingat hal itu tidak mencerminkan dari kondisi saat ini," ucap Yansah, 28/11/2019).

Pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini mengungkapkan, belum saatnya para wakil rakyat itu menuntut tunjangan lebih besar, mengingat kinerja mereka di massa bakti saat ini belum terlihat secara nyata.

"Masyarakat lagi krisis dan lagi prihatin. Dewan sebagai utusan rakyat, harus mencerminkan nuansa kebatinan masyarakat yang lagi prihatin saat ini," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Hadil, yang menganggap rencana kenaikan sejumlah tunjangan para anggota dewan Sumsel itu, dirasa sangat melukai hati rakyat. Padahal rakyat sangat berharap banyak kepada mereka untuk memperjuangkannya kedepan.

"Harusnya mereka memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat luas, setelah terpenuhi baru berpikiran untuk hal itu (kenaikan tunjangan)," tukasnya.