Rumah Sakit Krisis Keuangan
Presiden Jokowi : BPJS Kesehatan Defisit Karena Salah Kelola
Presiden menyampaikan hal itu usai inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Abdul Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung pada Jumat, (15/11/2019).
Rumah Sakit Krisis Keuangan
Manajemen rumah sakit di Palembang putar otak mengatasi masalah keuangan akibat tunggakan klaim BPJS Kesehatan.
Penggunaan air dan telepon dibatasi.
Perjalanan dinas juga disetop.
Sementara pembayaran jasa dokter selama empat bulan terpaksa ditunggak.
Direktur RSUD Bari Palembang, Makiani, mengakui ada dampak yang dirasakan pihaknya akibat klaim tunggakan BPJS Kesehatan belum dibayarkan.
"Klaim baru dibayar pada Juni yang lalu untuk klaim bulan-bulan sebelumnya. Untuk Juli hingga saat ini belum ada," kata Makiani.
Karena itu, untuk menekan biaya pihaknya melakukan penghematan pengeluaran, seperti rapat dilakukan tanpa snack dan menunda ikut diklat.
"Dampak lainnya yang kami hadapi yakni kesulitan stok obat-obatan dan bahan habis pakai karena beberapa perusahaan obat ngeblok obat-obatnya sebelum kami bayar utang obat," jelasnya.
Tentu kata dia, permasalahan itu berdampak pada operasional RS.
Namun untuk pelayanan pasien masih tetap berjalan.
"Upaya kami mengatasi rendahnya likuiditas sebagai dampak belum dibayarnya klaim RS oleh BPJS adalah kami melakukan efisiensi di semua aktivitas operasional," jelasnya.
Misalnya juga penggunaan listrik, telepon, dan air secara cermat. Pengurangan efisiensi pemakaian ATK, kertas, cetakan.
"Kegiatan rapat tidak menggunakan snack rapat lagi. Perjalanan dinas untuk hal-hal yang sangat penting. Pembayaran jasa dokter tertunda tertunda. Saat ini baru membayar jasa Juni. Pengunaan dan pemesanan obat secara cermat dan efisien," bebernya.
Upaya lain pihaknya lakukan yakni berusaha untuk mencari pendapatan dengan membuka pelayanan-pelayanan umum seperti Graha Eksekutif, pelayanan Medical Check-Up ke perusahaan-perusahaan seperti dengan PDAM Tirta Musi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sumsel/foto/bank/originals/jokowi-sidak-bpjs-kesehatan-lampung.jpg)