Wacana Tak Mundur di Pilkada, Pengamat: Selama ini Birokrat Dikebiri

Wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka kemungkinan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD

Wacana Tak Mundur di Pilkada, Pengamat: Selama ini Birokrat Dikebiri
ISTIMEWA
Pengamat politik Unsri Andries Lionardo. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wacana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka kemungkinan bagi aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri, ketika mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai kepala daerah, mendapat sambutan positif sejumlah kalangan.

Selain KPU Sumsel yang menyambut baik putusan tersebut, akan berpotensi menjadi kontestan Pilkada menjadi ramai, pengamat juga menilai hal itu akan membuat birokrat yang ada, bisa bersaing nantinya.

Pengamat politik Unsri Andries Lionardo mengungkapkan, jika wacana itu sesuai pandangan dirinya dan cukup bagus, dalam kemajuan politik di Indonesia.

"Karena selama ini, mereka dan saya (akademisi) ditutup peluang untuk jadi kepala daerah. Padahal mereka (birokrat atau ASN) pengalaman dibidang itu," ujarnya, Kamis (7/11/2019).

Dosen Fisip Unsri ini juga mengungkapkan, dengan aturan yang ada selama ini, ibarat para ASN atau birokrat "dikebiri" boleh memilih tapi tidak boleh dipilih.

"Jadi hak mereka dalam politik dihilangkan, jadi tanggung juga, tapi kalau aturan itu direvisi jelas akan jadi peluang bagi birokrat yang memiliki peluang untuk jadi kepala daerah tanpa harus mundur," paparnya.

Meskipun begitu, Andries tidak setuju jika unsur dari TNI/ Polri juga dibebaskan untuk aturan itu, mengingat tugas mereka cukup penting dalam menjaga kondusifitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

"Jadi, kita mikir calon pemimpin dan layak memimpin birokrasi, yang berkarir di birokrasi, tapi tetap harus fibatasilah. Misal ia harus golongan 4 keatas, tapi kalau ASN muda salah juga. Sebab golongan 4 keatas saya rasa lebih paham ngurusi pemerintahan," tambahnya.

Andries melanjutkan, jika aturan selama lebih diperuntukan bagi para pengusaha atau pemilik modal untuk memimpin demokrasi, sehingga imbasnya setelah memimpin untuk mengurusi proyek pembangunan.

"Para pengusaha yang jadi kepala daerah cenderung berpikir administrasi bisnis. Tapi kalau birokrat mungkin pemikir administrasi publik," lanjutnya.

Terpisah pimpinan DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki menyambut baik wacana tersebut, meskipun saat ini belum ada kebenarannya.

"Saya rasa kita mendukung usulan tersebut, sehingga kita tidak perlu mundur untuk maju Pilkada, melainkan cukup cuti saja," ungkapnya.

Meski begitu, putra mantan wakil Gubernur Sumsel ini belum berniat untuk maju Pilkada 2020 khususnya di Ogan Ilir (OI), dengan beberapa pertimbangan yang ada, baik peluang maupun financial yang ada.

"Saya rasa belumlah, masih fokus di DPRD Sumsel dulu," pungkas Muchendi.

Pengamat politik Unsri Andries Lionardo

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved