Perusahaan Daerah Petro Prabu Akan Diubah Jadi Perseroan Terbatas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih setuju atas perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan Daerah Petro Prabu Akan Diubah Jadi Perseroan Terbatas
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih setuju atas perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perseroan Terbatas (PT) asalkan kedepan lebih baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 7 usulan Raperda kota Prabumulih 2019, Senin (5/11/2019).

"Kita pada dasarnya setuju Perubahan bentuk badan hukum PD Petro Prabu menjadi PT Petro Prabu namun tentu perubahan ini untuk lebih baik kedepannya bukan terus menjadi beban," ungkap Dipe Anom.

Ketua DPC PDI Perjuangan Prabumulih itu mengharapkan dengan berubahnya status badan hukum perusahaan itu nantinya tidak terus mengharapkan bantuan penyertaan modal pemerintah namun bisa menghasilkan untuk pendapatan daerah.

"Harapan kita jika selama ini hanya mendapat upah saja dari Pertagas Niaga, kedepan bisa menjual sendiri gas dan menambah PAD," harapnya.

Lebih lanjut Dipe juga mengatakan kedepan hendaknya manajemen dilakukan perbaikan dan penataan sehingga makin baik. "Tentu perubahan manajemen menjadi lebih baik kita harapkan semua," harapnya.

Dalam paripurna tersebut diajukan tujuh Raperda diantaranya tentang penambahan penyertaan modal PDAM Tirta Prabujaya, penambahan penyertaan modal Bank Sumsel Babel, tentang badan pemusyawaratan desa (BPD), tentang pajak daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah, tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern hingga Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD) Petro Prabu menjadi perseroan terbatas (PT) Petro Prabu.

Dipe Anom dalam kesempatan itu mengungkapkan jika ada raperda penyertaan modal di tubuh PDAM. Sejauh ini sendiri PDAM belum 80 persen sehingga belum memberikan provit alias keuntungan pendapatan bagi pemerintah kota Prabumulih.

"Makanya pemerintah terus memberikan penyertaan modal karena pelayanan belum 80 persen, setelah 80 persen baru bisa ditarik keuntungan atau bagi hasil," bebernya.

Lebih lanjut Dipe Anom menjelaskan jika pihaknya akam kembali menjadwalkan paripurna pada Senin (11/11/2019) mendatang dengan agenda penyampaian jawaban Walikota.

"Setelah itu langsung bentuk 3 pansus. Setelah dibahas di Pansus dengan tim pembentukan Perda barulah Pansus menyimpulkan di paripurna pelaporan hasil kerja dan pengambilan keputusan," tambahnya. (eds)
Area lampiran

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved