Politisi Gerindra Tegur Panita, Saat Acara Dialog Tak Ada Foto Presiden Jokowi & Wapres di Backdrop

TRIBUNSUMSEL.COM - Politisi Gerindra Tegur Panita, Saat Acara Dialog Tak Ada Foto Presiden Jokowi dan Wapres di Backdrop

Tidak ada foto Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, membuat politisi Gerindra ini menegur panitia.

Dia adalah Menteri Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan kerja

“Lain kali foto (backdrop) saya kecil saja. Foto Presiden (Joko Widodo) dan Wakil Presiden (Maruf Amin) harus ada dan lebih besar.”

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat dialog bersama nelayan dan pelaku usaha di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara, Senin (28/10/2019).

• Nopi Tersangka Kasus Pembunuhan PNS PU, Istrinya Idap Kanker Pasrah Harus Menghidupi 4 Anak

• Kasus Pelemparan Kotoran ke Masjid Jami Gandus, Polisi Masih Kejar Pelaku

• Angela Gilsa Ditonjok, Ini Reaksi Walikota Lubuklinggau: Namanya Juga Pemain Sinetron

Menurut Edhy, terpampangnya foto pemimpin negara sebagai bentuk penghormatan bahwa Presiden dan Wakil Presiden selalu hadir di tengah kegiatan.

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya itu menegaskan dirinya hanya berperan membantu tugas Presiden sesuai visi dan misinya membangun negara.

“Jadi perlu ditegaskan saya hanya diberi kepercayaan mengemban tugas presiden di bidang menteri perikanan dan kelautan. Kita bekerjasama mencapai nawacita beliau,” ucapnya.

Dalam kunjungan kerja perdana, Edhy melihat optimisme tinggi pelaku usaha pasar ikan terintegrasi, fasilitas cold storage, pasar ikan modern, hingga pekerja perizinan kapal di gedung pelayanan terpadu.

Edhy mengatakan akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan menteri sebelumnya.

“Saya tidak akan menghilangkan kebijakan Menteri Susi. Kalau ada yang perlu diperbaiki kita diperbaiki, kalau tidak bisa, kita cari jalan lain.

Saya juga tidak akan merombak susunan organisasi selama mereka mau bekerjasama merealisasikan tugas yang diberikan presiden,” ucapnya.

Ia menambahkan komunikasi dua arah sangat diperlukan agar seluruh aspek di bidang perikanan dan kelautan dapat mencapai hasil yang dituju.

Minta Jangan Impor Garam

Politisi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai Edhy Prabowo cocok memimpin KKP karena pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor maritim, kelautan dan perikanan.

"Sebagai pimpinan Komisi IV, beliau sudah mengetahui tantangan di sektor maritim, termasuk kelautan dan perikanan. Saya optimistis KKP akan lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Edhy Prabowo," kata Bambang Haryo

Menurut Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Partai Gerindra ini, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar karena merupakan negara maritim dan kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan.

"Potensi luar biasa itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat," kata Bambang Haryo.

Untuk mewujudkan impian tersebut, dia menyampaikan sejumlah catatan dan pandangannya terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu catatannya, kebijakan KKP selama ini belum berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah.

Padahal, potensi laut Indonesia luar biasa besar, termasuk migas serta pariwisata laut dan pantai.

Sebagai contoh, tutur Bambang Haryo, Indonesia merupakan sumber lobster terbesar di dunia tetapi tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk ekspor dan membudidayakannya.

"Perikanan budidaya keramba, baik ikan laut seperti kerapu dan lobster, maupun ikan air tawar misalnya udang galah dan ikan sungai, harus diberdayakan maksimal."

Dia mengatakan, laut Indonesia menjadi lalu lintas ikan tuna yang bermigrasi perairan Asia Timur/Pasifik ke Australia dan sebaliknya, tetapi hasil tangkapnya kecil.

Begitu juga dengan rumput laut, mutiara, kerapu, dan biota laut dalam, belum berhasil dikembangkan.

Hasil tangkap tuna dan ikan laut dalam, lanjut Bambang Haryo, sangat kecil karena Menteri KKP sebelumnya melarang kapal di atas 300 GT.

"Pelarangan kapal ini membuat kita tidak bisa mengeksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif dan laut dalam. Kebijakan ini perlu direvisi," ujar Bambang Haryo.

Selain itu, ribuan kapal di atas 30 GT selama ini sulit mendapatkan izin dari KKP sehingga nelayan di seluruh Indonesia kehilangan mata pencarian. Kondisi ini diperparah dengan kesulitan mendapatkan solar subsidi.

Catatan lain adalah pelarangan cantrang oleh Menteri KKP sebelumnya menyebabkan produksi ikan rucah merosot sehingga Indonesia terpaksa mengimpor pakan ikan.

Kondisi ini menyebabkan industri perikanan mati dan tinggal 20% dari sebelumnya sekitar 100 perusahaan.

Yang memalukan, lanjut Bambang Haryo, Indonesia bahkan tidak mampu menghasilkan garam sehingga harus mengimpor 1-3 juta ton garam per tahun.

Indonesia membutuhkan tata ruang industri garam, seperti di Kupang NTT, dan membangun pabrik garam kualitas tinggi untuk industri.

"Inilah kesalahan besar suatu negara dengan sumber daya laut terbesar dunia dan pantai terpanjang dunia. Saya yakin Menteri Edhy Prabowo bisa memperbaiki masalah itu," kata Bambang Haryo, yang pernah menjadi anggota Komisi V dan VI DPR RI.

Dia juga berharap Menteri KKP yang baru memperhatikan terjaganya ekosistem laut dan ketersediaan infrastruktur pelabuhan dengan gudang berpendingin (cold storage) yang didukung sumber listrik.

KKP harus menjamin ekosistem tempat ikan bertelur, seperti hutan bakau dan terumbu karang, selama ini kurang mendapat perhatikan.

"Pengeboman kapal juga perlu dievaluasi karena merusak ekosistem dan keindahan laut, selain melanggar aturan UNCLOS 1982 dan International Maritime Organization (IMO) yang telah diratifikasi Indonesia. Soal keamanan laut, serahkan saja kepada instansi yang berwenang seperti Polair, Bakamla, dan TNI AL," ujarnya.

Berdasarkan regulasi IMO dan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, bangkai kapal yang menghalangi jalur pelayaran harus diangkat sehingga penenggalaman kapal di pesisir melanggar aturan dan UU itu.

Adapun United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) hanya membolehkan bahan organik dibuang ke laut, itupun harus difilter dulu. 

Menurut Bambang Haryo, KKP juga harus membangun marine culture dengan membuat program-program untuk meningkatkan budaya makan ikan melalui kreativitas dan produk olahan ikan.

Saat ini, konsumsi ikan Indonesia diperkirakan kurang dari 40 kg per kapita per tahun, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia sekitar 70 kg, Singapura 80 kg, dan Jepang sekitar 100 kg per kapita per tahun.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Edhy Prabowo Minta ''Backdrop'' Disertakan Foto Presiden dan Wakil Presiden, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/28/edhy-prabowo-minta-backdrop-disertakan-foto-presiden-dan-wakil-presiden.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Johnson Simanjuntak