Dana Karhutla Dari Pusat Pencairanya Butuh Proses, Gubernur Sumsel Sudah Cairkan BTT Rp 2.3 Miliar
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Iriansyah menanggapi terkait informasi bahwa dana untuk penanggulangan karhutla
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Prawira Maulana
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan Iriansyah menanggapi terkait informasi bahwa dana untuk penanggulangan karhutla di Sumsel belum cair.
"Dana untuk karhutla dari pusat itu sudah cair, namun prosesnya bertahap. Untuk itu Gubernur Sumsel berinisiatif mencairkan dana bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp 2.3 Miliar," kata Iriansyah saat dikonfirmasi Tribun Sumsel, Sabtu (26/10/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kemarin waktu diberangkatkanya personil tambahan untuk ke OKI sudah dicairkan dana dari Gubernur Sumsel tersebut.
Menurutnya, ditambahkan lagi petugas dengan total 1030 orang ke OKI, untuk membantu satgas yang sudah ada. Terdiri dari TNI sebanyak 300 personil, Polri 500 personil, Pol PP 50 personil, lalu dari BPBD, Tagana dan lain-lain.
"Kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup menjadi perhatian kita, karena kondisi ini sudah menggangu kehidupan kita terutama masyarakat di Sumsel. Baik dalam hal transportasi maupun kehidupan sehari-hari," katanya.
Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya untuk menangani karhutla ini, mulai dari menetapkan status tanggap darurat karhutla dan membentuk satuan tugas karhutla.
Dengan adanya satgas karhutla ini diharapkan penangan karhutla bisa terkendali. Satgas karhutla ini diketuai oleh Danrem, dan BPBD sebagai wakilnya serta dibantu oleh OPD-OPD terkait.
Bahkan untuk status darurat karhutla diperpanjang, yang tadinya sampai 31 Oktober diperpanjang sampai 10 November 2019. Diperpanjang status tanggap darurat karhutla ini karena berdasarkan perhitungan BMKG terjadi mundurnya musim hujan. Untuk itu bantuan dari pusat akan terus masuk dan segala upaya akan dilakukan untuk menangani karhutla.
Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla ini Pemprov Sumsel didukung oleh Pemerintah Pusat. Bantuan yang diberikan pusat cukup banyak, mulai dari pengendalian operasi darat, udara, sosialisasi dan dibantu dengan doa.
Oprasional darat yang dilakukan dengan membentuk satgas karhutla dari BPBD, Mangala Agni, TNI, Polri, RPK dari berbagai perusahaan yang ada. Selain itu untuk Kabupaten/Kota yang rawan karhutla sudah membentuk satgas karhutla.
"Ada sembilan daerah rawan karhutla yaitu Ogan Komring Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komring Ulu (OKU), Pali, Muara Enim, Mura dan Muratara," bebernya.
Menurutnya, kebakaran karhutla didominasi oleh empat kabupaten yaitu OKI, OI, Muba dan Banyuasin. Hal ini karena luasan lahan di sana luas sekali, luas lahan hutan, perkebunan dan lahan gambutnya cukup luas. Kondisi luasan lahan ini berpotensi terjadinya karhutla.
Oleh sebab itu Pemprov Sumsel sudah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla sejak dini seperti melakukan sosialisasi, penanggulangan hingga pencegahan mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu di desa-desa. Ada 324 desa yang rawan karhutla dan dibuat masyarakat peduli api. Ada 1.512 personil yang dibantu untuk mencega karhutla di desa-desa yang rawan karhutla.
Kondisi terakhir adanya asap ini karena karhutla yang terjadi di OKI. Salah satu daerah yang banyak mengakibatkan asap seperti di daerah Rambutan, Pampangan, Tulung Selapan, Cengal, Padamaran dan Pematang Pangang. Kondisi asap yang terjadi di Palembang ini memang dari OKI.