Gerindra Minta Edhy Prabowo Maksimalkan Sumber Daya Laut, Jangan Lagi Ada Impor Garam

TRIBUNSUMSEL.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Edhy Prabowo diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil perikanan terbesar dunia.

Politisi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai Edhy Prabowo cocok memimpin KKP karena pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor maritim, kelautan dan perikanan.

"Sebagai pimpinan Komisi IV, beliau sudah mengetahui tantangan di sektor maritim, termasuk kelautan dan perikanan. Saya optimistis KKP akan lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Edhy Prabowo," kata Bambang Haryo

• AHY Gagal Jadi Wakil Menteri Pertahanan Dampingi Prabowo, Hubungan SBY-Mega Jadi Penyebab?

• Selain AHY, 5 Fakta Angela Tanoesoedibjo Putri Ketum Perindo yang Digadang Jadi Wamen Kominfo

Menurut Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Partai Gerindra ini, potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar karena merupakan negara maritim dan kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan.

"Potensi luar biasa itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat," kata Bambang Haryo.

Untuk mewujudkan impian tersebut, dia menyampaikan sejumlah catatan dan pandangannya terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Salah satu catatannya, kebijakan KKP selama ini belum berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah.

Padahal, potensi laut Indonesia luar biasa besar, termasuk migas serta pariwisata laut dan pantai.

Sebagai contoh, tutur Bambang Haryo, Indonesia merupakan sumber lobster terbesar di dunia tetapi tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk ekspor dan membudidayakannya.

"Perikanan budidaya keramba, baik ikan laut seperti kerapu dan lobster, maupun ikan air tawar misalnya udang galah dan ikan sungai, harus diberdayakan maksimal."

Dia mengatakan, laut Indonesia menjadi lalu lintas ikan tuna yang bermigrasi perairan Asia Timur/Pasifik ke Australia dan sebaliknya, tetapi hasil tangkapnya kecil.

Begitu juga dengan rumput laut, mutiara, kerapu, dan biota laut dalam, belum berhasil dikembangkan.

Hasil tangkap tuna dan ikan laut dalam, lanjut Bambang Haryo, sangat kecil karena Menteri KKP sebelumnya melarang kapal di atas 300 GT.

"Pelarangan kapal ini membuat kita tidak bisa mengeksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif dan laut dalam. Kebijakan ini perlu direvisi," ujar Bambang Haryo.

Selain itu, ribuan kapal di atas 30 GT selama ini sulit mendapatkan izin dari KKP sehingga nelayan di seluruh Indonesia kehilangan mata pencarian. Kondisi ini diperparah dengan kesulitan mendapatkan solar subsidi.