Naik 8.51 Persen, Segini Besar Upah Minimum Provinsi (UMP) Baru Sumatera Selatan di Tahun 2020

TRIBUNSUMSEL.COM -- Kabar gembira untuk para pekerja di seluruh Indonesia.

Jumlah kenaikan UMP 2020 adalah sebesar 8.51%.

Dengan kenaikan tersebut, Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah UMP tertinggi di seluruh Indonesia yakni dari Rp 3.940.973 pada 2019 jadi Rp 4.276.349 pada 2020.

Kemudian nomor dua ditempati oleh Provinis Papua dari Rp 3.240.900 tahun 2019 jadi Rp 3.516.700 di 2020.

Peringkat tiga ditempati oleh Sulawesi Utara yakni dari Rp 3.051.076 pada UMP 2019 jadi Rp 3.310.722 pada UMP 2020.

Sementara peringkat UMP 2020 paling bawah adalah Provinsi DI Yogyakarta

Berikut daftar lengkap perkiraan kenaikan UMP 2020 di 34 provinsi

1. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 jadi Rp 4.276.349
2. Papua dari Rp 3.240.900 jadi Rp 3.516.700
3. Papua Barat dari Rp 2.934.500 jadi Rp 3.184.225
4. Sulawesi Utara dari Rp 3.051.076 jadi Rp 3.310.722
5. Bangka Belitung dari Rp Rp 2.976.705 jadi Rp 3.230.022
6. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp 3.165.030
7. Sulawesi Selatan dari Rp 2.860.382 jadi Rp 3.103.800
8. Sumatera Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111
9. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683 jadi Rp 3.005.383
10. Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803
11. Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093
12. Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378
13. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563
14. Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447
15. Maluku Utara dari Rp 2.508.092 jadi Rp 2.721.530
16. Jambi dari Rp 2.423.889 jadi Rp 2.630.161
17. Maluku dari Rp 2.400.664 jadi Rp 2.604.960
18. Gorontalo dari Rp 2.384.020 jadi Rp 2.586.900
19. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 jadi Rp 2.571.328
20. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 jadi Rp 2.552.014
21. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
22. Bali dari Rp 2.297.967 jadi Rp 2.493.523
23. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
24. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp 2.460.968
25. Lampung dari Rp 2.240.646 jadi Rp 2.431.324
26. Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500 jadi Rp 2.399.698
27. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 jadi Rp 2.303.710
28. Bengkulu dari Rp 2.040.000 jadi Rp 2.213.604
29. NTB: dari Rp 2.012.610 jadi Rp 2.183.883
30. NTT dari Rp 1.793.293 jadi Rp 1.945.902
31. Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350
32. Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777
33. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015
34. DIY dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607

*Angka UMP tersebut adalah angka UMP 2019 dikalikan kenaikan 8,51%

Penetapan kenaikan UMP 202 ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Berdasarkan surat edaran tersebut, kenaikan UMP dan UMK di 2020 didasari data dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) yang mengatakan inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

“Dengan demikian kenaikan UMP atau UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen,” demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri itu, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimunya pada tahun 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum tahun 2020.

Terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papuan Barat, Maluku dan Maluku Utara.

DPDR Babel Minta Pemrov Ikuti Aturan

Pemerintah pusat sudah membuat surat edaran kenaikan upah minimum propinsi sebesar 8,51 persen.

Terkait kenaikan UMP ini, surat edaran kenaikan UMP ini, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya meminta agar pemprov babel mengikuti aturan tersebut.

"Kalau memang surat edarannnya ada dan memang perintah pusat, pemerintah daerah harus mengikuti," kata Didit Srigusjaya, Kamis (17/10/2019).

"Kenaikan 8,51 persen ini sudah merupakan kesepakatan bersama tim. Saat ini kita tunggi rilis resmi dari Kementrian Tenaga kerja," kata Didit.

Dia sepakat bila UMP naik. Untuk di Bangka Belitung tingkat inflasi cukup tinggi hingga berimbas pads menurunnya daya beli masyarakat.

Karenanya DPRD minta agar Gubernur segera menindaklanjuti terkait kenaikan UMP ini.

"Kita ini hanya pengawas saja, kita minta gubernur bersama SPSI dan pengusaha duduk bersama membahas masalah UMP ini," kata Didit Srigusjaya.

Ditanya terkait kenaikan upah untuk pegawai honorer di Pemprov Babel, Didit mengatakan kenaikan ini belum untuk para pegawai honorer.

"Merekakan masih baru naiknya kemarin. Belumlah kalau untuk upah honorer, nanti kalau itu. Kenaikan UMP ini untuk pelaku usaha saja dulu," ujar Didit.

Dia menilai kenaikan UMP 8,51 persen dari pemerintah pusat sudah selaiknya dilakukan.

Untuk di Bangka Belitung tingkat inflasinya cukup tinggi. Imbasnya daya beli masyarakat menurun. (kompas.com/bangka pos)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020: DKI Jakarta Tertinggi, DI Yogyakarta Paling Bawah, https://jogja.tribunnews.com/2019/10/18/daftar-upah-minimum-provinsi-ump-2020-dki-jakarta-tertinggi-di-yogyakarta-paling-bawah.
Penulis: Tribun Jogja
Editor: dik