Berita Palembang

Pengamat Prediksi Konten Hoaks dan Fitnah, Jadi Ancaman Pilkada 2020 di Kota/Kabupaten Sumsel

Pengamat Prediksi Konten Hoaks dan Fitnah, Jadi Ancaman Pilkada 2020 di Kota/Kabupaten Sumsel

Pengamat Prediksi Konten Hoaks dan Fitnah, Jadi Ancaman Pilkada 2020 di Kota/Kabupaten Sumsel
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNMSEL.COM, PALEMBANG - Media sosial diprediksi menjadi platform, yang banyak digunakan peserta Pilkada 2020 untuk berkampanye.

Namun sayangnya, kampanye Pilkada di media sosial kerap kali diwarnai konten- konten hoaks, fitnah hingga ujaran kebencian.

Menurut Pengamat Komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Dr Yenrizal, informasi atau berita hoaks akan ramai di Pilkada nanti, dan akan dimanfaatkan peserta Pilkada.

"Pilkada pasti ramai isu hoaks, semakin kencang medsos ini maka semakin memperkeru suasana. Apalagi warga bisa membuat berita singkat sendiri di medsos," kata Yenrizal.

Viral Video Keributan di IGD RSMH Palembang, Korban Luka Bacok Batal Berobat di RSMH 

Ia memperkirakan informasi hoaks itu akan terjadi sejak berlangsungnya tahapan kampanye, hingga penetapan pasangan calon terpilih, yang tujuannya untuk menggiring "menekan" opini publik.

"Jadi dari tahapan kampamye sudah mulai hoaks itu, dimana proses komunikasi politik bukan hanya saat pencoblosan saja," bebernya.

Maka dari itu Yenrizal menilai, perlu ada upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan pengaturan, maupun antisipasi menghadapi konten jahat tersebut.

"KPU harus selektif dimana media center KPU harus jadi acuan utama pemberitaan mulai tahapan hingga calon. KPU harus aktif dan media center sudah ada, dan bagaimana memanfaatkannya," tegas Yenrizal.

Sementara pengamat Hukum dari UIN Raden Fatah Palembang Dr Sadi berpendapat bahwa tidak ada masalah jika suatu media melakukan pembentukan opini publik atau framing dalam hal ini konteks politik.

Inilah Peran 7 Pelaku Tega Habisi Nyawa Debt Collector Dengan Memenggal Kepalanya di Bandung

"Di undang-undang sudah jelas bahwa framing itu tidak masalah, asal sesuai dengan kaidah produk jurnalistik. Serta apa yang diinformasikan itu berdasarkan fakta yang ada bukannya mengaburkan fakta.

Tapi, jika ada wartawan yang membuat tulisan dari sesuatu yang tidak ada, kemungkinan akan terkena kode etik jurnalistik. Wartawan juga harus objektif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved