Kapolres OKU Selatan Tegaskan Pelaku Karhutla Prioritas Incaran Petugas

Pembukaan lahan oleh masyarakat bisa dengan menggunakan cara lain. Meningat pembakaran lahan dapat menyebabkan polusi udara

Kapolres OKU Selatan Tegaskan Pelaku Karhutla Prioritas Incaran Petugas
SRIPO/ALAN NOPRIANSYAH
TERSANGKA KARHUTLA - Kapolres OKU Selatan AKBP Deny Agung Andriana SIK MH, saat rilis pers tersangka karhutla, belum lama ini, Rabu (25/9/2019). SRIPOKU COM/ALAN NOPRIANSYAH TERSANGKA KARHUTLA - Kapolres OKU Selatan AKBP Deny Agung Andriana SIK MH, saat press release tersangka karhutla, belum lama ini, Rabu (25/9/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) OKU Selatan AKBP Deny Agung Andriana SIK MH menegaskan pelaku dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi incaran prioritas petugas untuk ditindaklanjuti.

"Kami imbau kepada seluruh masyarakat OKU Selatan, pemilik lahan yang akan membuka lahan perkebunan, saya harapkan tidak dengan cara dibakar," kata Kapolres OKU Selatan AKBP Deny Agung Andriana SIK MH, di Mapolres OKU Selatan dihadapan awak media.

Menurutnya pembukaan lahan oleh masyarakat bisa dengan menggunakan cara lain. Meningat pembakaran lahan dapat menyebabkan polusi udara yang membahayakan lingkungan hidup.

"Masyarakat bisa menggunakan cara lain, karena karhutla dapat menyebabkan polusi udara, kabut asap sehingga menimbulkan Penyakit ISPA dan penyakit lainnya,"terang Deny.

Saat ini satgas karhutla Polres OKU Selatan telah meringkus dan menetapkan salah serorang warga Dusun II Kelurahan Batu Belang II Kecamatan Muaradua Marino (50) sebagai tersangka tindakan pelanggaran karhutla.

Tersangka yang membuka lebih kurang 2 hektare lahan melalui pembakaran dijerat pasal berlapis tentang pelanggaran pembakaran hutan dengan sengaja dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

"Pelaku tersangka kita kenakan Undang-undang KUHP Pasal 187 dengan ancaman 10 tahun penjara dan undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU nomor 32 tahun 2009,"ujar Deny kepada Wartawan belum lama ini. (adv/alan)

Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved