Pilkada Serentak Sumsel 2020

Ini Syarat Maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Jalur Independen (Perseorangan)

Untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, setidaknya mengantongi 8,25 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah tersebut

Ini Syarat Maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Jalur Independen (Perseorangan)
Sripo/ Resha
Ketua KPU Ogan Ilir, Masuryati 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir menjelaskan syarat jumlah suara dukungan minimum, bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju jalur perseorangan (independen) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Ogan Ilir.

Rencananya mereka akan menetapkan SK terkait jumlah suara dukungan minimum di Ogan Ilir, pada bulan Oktober - November 2019.

"Nanti akan kita buatkan SK untuk itu, diumumkan di bulan tersebut," ujar Ketua KPU Ogan Ilir, Masuryati saat dikonfirmasi Rabu (11/9/2019).

Ia mengatakan, untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, setidaknya mengantongi 8,25 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah tersebut.

Jumlah itu menjadi syarat mutlak, bagi siapapun yang hendak maju tanpa melalui dukungan partai.

"DPT di Ogan Ilir sekitar 288.973 orang. Jadi untuk dukungan minimum bagi calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, lebih kurang 24.563 DPT," katanya.

Pihaknya masih menggunakan data DPT yang berlaku saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Hanya saja, mungkin akan ada sedikit pembaharuan terkait DPT yang baru, atau meninggal.

Bagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan yang hendak maju, harus menyertakan surat dukungan dari masyarakat yang bersangkutan, minimal 24.563 orang kalau di Ogan Ilir tadi.

Namun, jumlah itu harus tersebar di 50 persen Kecamatan yang ada di Bumi Caram Seguguk.

"Kalau satu wilayah, tidak berlaku. Harus tersebar di minimal 50 persen jumlah kecamatan yang ada," ungkapnya.

Setelahnya, baru pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan nanti akan menyerahkan syarat dukungan tadi, beserta syarat administrasi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Jadwal penyerahan tersebut akan dibuka pada 11 September 2019 sampai 5 Maret 2020.

"Pembukaannya panjang, karena itu kan perseorangan," jelasnya. (Sp/ Resha)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved