Minta Ijazah Tak Ditahan, Federasi Buruh Indonesia Geruduk Kantor PT Bina San Prima

Sebanyak 100 orang pengunjuk rasa dari FBI (Federasi Buruh Indonesia), geruduk PT Bina San Prima, Jumat (30/8).

Minta Ijazah Tak Ditahan, Federasi Buruh Indonesia Geruduk Kantor PT Bina San Prima
IRKANDI/TRIBUNSUMSEL.COM
FBI demo di kantor PT Bina San Prima, Jumat (30/8/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebanyak 100 orang pengunjuk rasa dari FBI (Federasi Buruh Indonesia), geruduk PT Bina San Prima, Jumat (30/8).

Mereka membawa spanduk yang berisi lima tuntutan salah satunya minta kembalikan ijazah yang ditahan perusahaan.

Aksi itu dipimpin langsung oleh kordinator lapangan Ramlianto dan Dwi.

Titik long march massa dimulai dari sekretariat FBI Jalan Ramakasih III kelurahan Duku Palembang, kemudian bersama-sama menuju titik aksi PT. Bina San Prima, komplek Palembang Star Nomor A 16, 17, dan 18 RT 07 Jalan Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Sukarami Palembang, Jumat (30/8/2019) siang

Dalam tuntutannya mereka meminta beberapa hal kepada PT Bina San Prima.

"Kami minta angkat karyawan PKWT menjadi PKWTT, kembalikan Ijazah Asli, segera memberikan PP (Peraturan Perusahaan), slip gaji harus dibagikan setiap bulan, dan transparansi hitungan lembur," teriak massa

Unjuk rasa dengan cara bersolidaritas dalam bentuk aksi damai dilakukan lantaran menurut para pengurus dan anggota yang tergabung dalam Federasi Buruh Indonesia (FBI) sekota Palembang, PT. Bina San Prima telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap para pekerja yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh pasal 28 Jo pasal 43 ayat (1).

"Prinsipnya dari sekian banyak karyawan sekitar kurang lebih 50 orang semua kontrak masa kerjanya lebih dari 3 tahun," terang Ramli.

Lanjutnya, para karyawan dipekerjakan di bagian pekerja pokok (corbisnis) bukan penunjang dan PT. Bina San Prima tidak mencatatkan PKWT ke dinas tenaga kerja.

"Dari ketentuan UU no 13 tahun 2003 Perusahaan mestinya wajib mengangkat para pakerja dari PKWT manjadi PKWTT," ujarnya

"Kemudian Perusahaan melakukan penahanan Izajah para pekerja maka hal tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi bagi para pekerja," tegasnya

Selain itu, perusahan tidak memberikan slip gaji sedangkan dalam PP 78 tahun 2015 perusahaan wajib memberikan, bahkan perusahaan tidak juga memberikan Peraturan Perusahaan sehingga sering kali Perusahaan memperlakukan para pekerja secara sepihak

"ini ada pembodohan kepada para pekerja," tuturnya

"Karena perusahaan tidak memberikan PP maka perusahaan telah melakukan pelanggaran pasal 114 Undang-Undang 13 tahun 2003, dan Perusahaan dalam memberikan hak upah lembur tidak mengacu pada undang-undang yg berlaku," jelasnya.

Penulis: Irkandi Gandi Pratama
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved