Golkar Sumsel Bergejolak, Harusnya 3 Nama, Alex Usulkan 8 Nama Calon Ketua DPRD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-DPD Partai Golkar Sumsel bergejolak saat penentuan rekomendasi nama calon ketua DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Golkar sebagai peraih kursi terbanyak berhak mendapatkan jatah Ketua DPRD Sumsel.

Ketua DPD Golkar Sumsel Alex Nordin mengatakan, ada delapan nama yang diusulkan ke DPP.

Terkait hal ini, Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar wilayah Sumatera Indra Bambang Utoyo mengatakan, partainya telah mengutus Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera Ahmad Doli Kurnia.

Utusan ini ikut pleno bersama pengurus DPD Golkar Sumsel menentukan nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel sebelum diserahkan ke DPP.

"Saya belum tau hasilnya, katanya sudah dibawa Doli. Jadi dia mewakili karena saya ada di Surabaya," katanya, Minggu (25/8/2019).

Dilanjutkan Indra, dalam merekomendasikan calon nama Ketua DPRD Provinsi atau Kabupaten/kota ke DPP, calon harus memiliki kriteria tertentu dan ada petunjuk pelaksana.

"Menyangkut PDLT seorang kader dilihat dari prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela, serta yang dijabarkan pada kriteria, misalnya pendidikan, jabatan di Golkar, pengalaman, dan sebagainya," ungkap Indra.

Terkait kabar ada 8 nama yang direkomendasikan ke DPP, Indra belum mengetahuinya secara pasti.

Jika itu benar, maka tidak sesuai dengan aturan karena maksimal hanya tiga nama yang diusulkan.

"Benar-benar saya nggak tau. Dan heran kok ada delapan nama, juklak itu cuma tiga nama dibawa ke DPP," tukasnya.

Sementara itu, Alex Noerdin enggan mengomentari soal desas-desus Fatra yang diusulkan menjadi salah satu kandidat Ketua DPRD Sumsel karena semua telah dilakukan pleno bersama perwakilan DPP.

Fatra adalah menantu Alex Noerdin. Fatra menikah dengan Lury Elza Alex.

"Sudah diusulkan delapan nama untuk calon Ketua DPRD Sumsel nanti. Kalau saya memaksakan (Fatra) diusulkan, buktinya ada delapan nama."

"Jadi siapa yang terpilih dan mendapat mandat DPP nanti, patuhi saja. Jadi tidak usah ngotot-ngototlah," pungkas Alex.

Alex juga membantah tujuh pengurus harian DPD Golkar Sumsel dipecat dari jabatannya untuk memuluskan jalan Fatra Radezayansyah, menantunya, menduduki kursi Ketua DPRD Sumsel.

Tujuh pengurus harian tersebut, Iskandar Syamwell, Engga Dewata, Rozak Amin, Eli, Fatimah Syamsul, Hendrik, dan Yulizar Dinoto.

"Tidak ada pemecatan, mereka (tujuh pengurus) naik jabatan menjadi Dewan Penasehat DPD Golkar Sumsel," kata Alex, Minggu (25/8).

Sebelumnya dikabarkan, kondisi internal partai Golkar Sumsel tengah bergejolak.

Sebanyak 7 pengurus harian DPD I Golkar Sumsel dicopot dari jabatan sebelum berlangsungnya pleno penentuan nama-nama calon Ketua DPRD Sumsel, Minggu (25/8), yang selanjutnya akan diserahkan ke DPP.

Informasinya sejumlah pengurus melakukan penolakan dan siap pasang badang dengan mengerahkan sejumlah massa untuk mengawal pleno tersebut.

Iskandar Syamwell membenarkan informasi itu.

"Benar, saya diundang partai untuk rapat pleno usulan Ketua DPRD Sumsel. Tapi dalam undangan saya itu saya dikatakan bukan pengurus lagi, dan saya tidak punya hak suara," katanya, Minggu (25/8).

Iskandar mengaku tidak mengetahui alasan DPD mencopot dirinya dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Sumsel, padahal ia tidak merasa melakukan pelanggaraan AD/ART partai. Pemecatan itu diketahuinya dari pesan Whatsaap (WA).

"Saya tidak tahu pemecatan kami dan dikasih tahu lewat WA, padahal kalau mau memecat harus ada syarat-syaratnya, melalui pleno maupun peringatan terlebih dahulu. Tapi ini, tanpa ba bi bu langsung dipecat sebagai pengurus dan kami mempertanyakannya," ujar mantan anggota DPRD Sumsel ini.

Ia menduga pemecatan dirinya sebagai pengurus harian DPD dilakukan untuk memuluskan satu nama tertentu sebagai Ketua DPRD Sumsel.

Iskandar terang-terangan menentang wacana tersebut karena dianggap tidak sesuai juknis dan juklak di partai Golkar.

"Pak Alex ingin memasukan mantunya yang baru seumur jagung di dunia politik dan belum juga duduk sebagai anggota Dewan. Padahal aturan di Golkar, jika untuk bisa duduk di kursi pimpinan, yang bersangkutan harus pernah duduk sebagai anggota DPRD satu periode dan menjadi pengurus partai sesuai tingkatan. Tapi hal ini ingin dilanggar pak Alex Noerdin," katanya.

Ditambahkan Iskandar, ia bersama teman- teman yang lain akan melakukan upaya atas keputusan DPD yang dinilainya melanggar dan cacat hukum tersebut.

"Kami akan mempertanyakan putusan pemecatan tersebut, dan sekarang masih menunggu SK resmi."

"Pemecatan kader atau pengurus partai harus sesuai AD/ ART, bukan karena komunitas, jadi aturan. Kami akan ke Mahkamah Partai dan kami juga punya hak untuk mengevaluasi pengurus," tandasnya.

Senada diungkapkan Yulizar Dinoto. Ia tidak mengetahui apa yang jadi alasan partai mencopotnya sebagai pengurua partai.

"Memang saya belum menerima SK pemecatan itu secara resmi, jika memang ada saya mempertanyakannya. Apa dasarnya dan salah saya apa? Mengingat saya sudah berjuang bersama Golkar sejak lama," ungkap Yulizar.

Dilanjutkan mantan Kepala BPBD Sumsel ini, jika memang ada evaluasi kepengurusan harusnya hal itu dilakukan sesuai AD/ART partai dan melalui pleno.

"Kalau mau dievaluasi, saya rasa jabatan Sekretaris DPD juga harus dievaluasi dan dicopot, karena rohnya partai ada dijabatan tersebut dan kami lihat juga Partai Golkar jadi semerawut," tegas dia.