Mogok Kerja Tapi Gaji Harus Dibayar, Ancam Blokir Jalinsum dan Duduki Kantor Bupati Muratara

Mogok Kerja Tapi Gaji Harus Dibayar, Ancam Blokir Jalinsum dan Duduki Kantor Bupati Muratara

Mogok Kerja Tapi Gaji Harus Dibayar, Ancam Blokir Jalinsum dan Duduki Kantor Bupati Muratara
TRIBUNSUMSEL.COM/Rahmat Aizullah
Seratusan pekerja dari salah satu perusahaan perkebunan sawit menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (13/8/2019). 

Mogok Kerja Tapi Gaji Harus Dibayar, Ancam Blokir Jalinsum dan Duduki Kantor Bupati Muratara

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Seratusan pekerja dari salah satu perusahaan perkebunan sawit menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Selasa (13/8/2019).

Kedatangan mereka dalam rangka meminta Pemkab Muratara untuk turun langsung menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut perwakilan pekerja, Hendri Johan mengatakan, tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa itu adalah menuntut agar pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diangkat menjadi karyawan tetap.

"Kami sudah 22 kali menuntut masalah ini ke Disnakertrans, tapi sampai kini belum ada hasilnya, maka terjadilah demo pada hari ini. Kami begini-begini terus, PKWT terus, ini namanya sudah menindas para pekerja," katanya.

Selain mendesak agar pekerja PKWT segera diangkat menjadi karyawan tetap, mereka juga meminta agar perusahaan mengangkat kembali pekerja PKWT yang sebelumnya telah diberhentikan.

"Sudah ada 33 orang pekerja PKWT yang diberhentikan, alasan perusahaan memberhentikan tidak jelas, tanpa peringatan terlebih dahulu, langsung memberikan surat pemberhentian, ini sangat tidak manusiawi," ujarnya.

Menurut salah seorang pekerja yang diberhentikan, Sopan (45) mengungkapkan, dirinya adalah seorang marbot masjid di kawasan perkantoran perusahaan sawit tersebut diberhentikan dengan alasan yang dinilai tidak masuk akal.

"Misalnya saya marbot masjid, tidak ada masalah apa-apa, langsung diberhentikan, katanya alasan umur. Pertanyaan saya apakah umur 45 tahun tidak boleh lagi jadi marbot, apakah marbot itu harus umur 20 tahun, atau bagaimana," katanya.

Pengunjuk rasa lainnya, Awadi menegaskan, sebelum permasalahan ini ada kejelasan, para pengunjuk rasa akan melakukan mogok kerja, namun mereka tetap menuntut gaji agar tetap dibayarkan oleh perusahaan.

"Kami tidak mau bekerja, tapi ingat gaji kami selama mogok kerja harus tetap dibayarkan, kalau tidak dibayar akan kami portal jalan, kami masuk kantor bupati, bakalan ribut besar," tegasnya.

Para pengunjuk rasa berharap kepada unsur eksekutif dan legislatif Kabupaten Muratara untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pantauan Tribunsumsel.com, tidak ada satupun perwakilan dari pihak perusahaan yang datang, namun pengunjuk rasa diterima oleh Pemkab Muratara melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

"Kami sudah menerima tuntutan dari para pekerja ini. Dalam waktu dekat ini kami akan menghubungi pihak perusahaan, nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan selanjutnya," kata Sekda Muratara, Alwi Roham. (CR14)

Penulis: Rahmat Aizullah
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved