Muncul Rencana Perpanjangan Masa Bakti Guru PNS di Sumsel, Ini Kata BKN

Pemerintah berencana untuk memperpanjang masa bakti atau kerja bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Muncul Rencana Perpanjangan Masa Bakti Guru PNS di Sumsel, Ini Kata BKN
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah berencana untuk memperpanjang masa bakti atau kerja bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru PNS.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menyebutkan, terutama untuk di wilayah pimpinnya saat ini kuota untuk guru PNS masih dinilai kurang.

Sehingga setiap kali adanya penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) formasi tenaga pendidikan selalu diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kalau dibilang guru kurang saya bantah tapi kalau dibilang guru PNS kurang itu betul karena selama ini ditutupi dengan kebijakan sekolah honor gitu," jelasnya, Selasa (5/8/2019).

Terancam Kekurangan Guru, Pemkab Lahat Berencana Rekrut Pensiunan Guru

Lanjut Deru, dirinya bahkan sudah menerima laporan dari Wagub yang berisikan informasi tentang ada kemungkinan masa pengabdian guru PNS yang punya dedikasi untuk diperpanjang meski sudah pensiun.

Perpanjangan masa bakti ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru PNS.

"Misalnya usianya 60 tapi dia masih digunakan karena adanya kekurangan guru di sekolah maka bisa diperpanjang, dengan usulan daerah ke menteri," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang, Agus Setiadi mengungkapkan kuota CPNS formasi guru pada dasarnya memiliki jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan formasi lainnya. Tak hayal, peminatnya pun banyak setiap kali penerimaan CPNS dibuka.

Berita Penerimaan CPNS dan PPPK Empat Lawang : Usulkan 1.500 Formasi Prioritas Guru dan Kesehatan

Hanya saja, menurutnya persoalan kekurangan guru PNS yang dimaksud terletak pada kurang tepatnya pendistribusian guru CPNS ke sekolah-sekolah.

Pasalnya, dari pengamatan BKN di lapangan tak sedikit dijumpai sekolah-sekolah yang tidak ideal antara jumlah siswa dan tenaga pengajar/pendidik.

"Idealnya satu sekolah itu jumlahnya 180 siswa dengan jumlah tenaga pendidikan mulai dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran dll,"

"Tapi fakta yang terjadi seperti baru-baru ini ada sekolah di Sumsel yang justru hanya menerima siswa tak sampai 30 orang bahkan ada yang hanya dua siswa. Sehingga guru disekolah bisa kita katakan tidak optimal," ujarnya.

Agus menyarankan, dengan kondisi seperti ini sebaiknya dilakukan re-gruping sekolah-sekolah yang memiliki jumlah siswa sedikit.

"Harusnya memang usulan untuk formasi kebutuhan guru disekolah juga dilihat dari berapa banyak siswa agar bisa tepat guna," tutupnya. (SP/ Rahmaliyah)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved