Polemik PBB Palembang

Pemkot Palembang Beri Stimulus Keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sampai 80 Persen

Pemerintah kota (Pemkot) Palembang akan meninjau ulang terkait kenaikan PBB yang menjadi polemik dikalangan masyarakat

Pemkot Palembang Beri Stimulus Keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sampai 80 Persen
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Wako Palembang Harnojoyo 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah kota (Pemkot) Palembang akan meninjau ulang terkait kenaikan PBB yang menjadi polemik dikalangan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Walikota Palembang Harnojoyo saat memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di kantor Ombudsman Jalan Sudirman Palembang, Senin (8/7/19).

"Hari ini kita diundang oleh Ombudsman untuk hasil laporan pemeriksaan dan yang harus kita lakukan yaitu langkah-langkah korektif," ungkapnya.

"Yang sebenarnya langkah-langkah korektif ini memang sudah kita jalankan selama ini dan akan lebih meninjau ke lapangan dan pastinya akan ada langkah stimulus yang akan dilakukan,"tambahnya.

Diborong Toke dari Palembang, Cabai di Linggau Melambung Tinggi

Lanjut Harnojoyo bahwa langkah stimulus ini untuk meberikan keringanan biaya kepada masyarakat langsung.

"Stimulus keringanan dan keberatan dari masyarakat yang akan diberikan mulai dari 20 hingga 80 persen per wajib pajak," katanya.

Saat ditanya mengenai kenaikan angka pasti untuk PBB, Harno menjawab itu akan diterbitkan setelah langkah-langkah ini diselesaikan.

"Nanti akan terbit pastinya, yang pasti akan kita konsultasikan dengan beberapa pihak seperti DPRD maupun Ombudsman sendiri," jelasnya.

Sidang Lanjutan 5 Komisioner KPU Palembang, Hari Ini Dengarkan Keterangan Saksi

"Mudah-mudahan dalam waktu cepat, tidak lama karena langkah-langkah yang dimaksud memang sedang dijalankan dan akan disesuaikan dengan kehendak maayrakat," tambahnya.

Meski begitu Harnojoyo tegaskan bahwa kenaikan PBB bukan untuk kepentingan lain, hanya saja penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Tapi saya tegaskan kenaikan PBB ini dampak dari Penyesuaian NJOP bukan karena yang lain dan biaya PBB ini adalah penopang untuk pembangunan kota Palembang," tegasnya.

Walikota Harnojoyo saat menyampaikan laporan ini didampingi Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa, dan kepala BPPD Sulaiman Amin.

Penulis: Tiara Anggraini
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved