DPRD PRabumulih Minta Disnaker Pantau Pembayaran THR Karyawan di Perusahaan

Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Prabumulih agar turun ke lapangan

DPRD PRabumulih Minta Disnaker Pantau Pembayaran THR Karyawan di Perusahaan
Tribunsumsel.com
Cara Mudah Menghitung Besaran Tunjangan Hari Raya (THR) Berdasar Peraturan Kementrian Tenaga Kerja 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Prabumulih agar turun ke lapangan untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1440 H di sejumlah perusahaan yang ada di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Hal itu perlu dilakukan Disnaker agar para karyawan mendapatkan dan tidak ada yang justru tidak menikmati hak sebagai karyawan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, HM Daud Rotasi SSos kepada sejumlah wartawan ketika diwawancarai di gedung DPRD Prabumulih, Senin (20/5/2019).

Menurut Daud, Disnaker harus berperan aktif dalam memantau pembagian THR dan jangan hanya menerima laporan saja di kantor. "Disnaker harus turun ke perusahaan-perusahaan untuk melihat dan memastikan langsung pembayaran THR bagi pekerja swasta karena itu hak karyawan dan perusahaan wajib memberikan THR," ungkap Daud.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, jika di lapangan diketahui ada perusahaan yang tak memberikan THR tepat waktu kepada karyawan maka disnaker harus memberikan sanksi tegas.

"Terkait hal itu kan ada aturannya, kalau melanggar harus diberikan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi tegas lainnya," ujarnya.

Tidak hanya terjun langsung, Daud menuturkan jika disnaker juga harus membuka posko pengaduan sehingga apabila ada perusahaan yang membandel tak memberikan THR bisa dilaporkan karyawannya.

"Kalau ada tempat pengaduan maka karyawan akan mudah melapor jika perusahaan tidak memberikan dan disnaker harus memediasi segera masalah itu sehingga selesai dan karyawan mendapatkan haknya," harapnya.

Pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Prabumulih itu mengimbau, kepada karyawan swatsa untuk melaporkan jika perusahaan tidak memberikan THR maupun hak-hak karyawan.

"Bisa melapor ke disnaker atau datang langsung ke DPRD nanti akan kami tindaklanjuti dengan memanggil pihak perusahaan," lanjutnya berharap perusahaan membayarkan THR pegawai.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ir Bambang Sukaton, ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved