Berita Palembang
LRT Palembang Disubsidi Rp 123 Miliar, Anggota DPR Sarankan Tak Disubsidi dari Pusat
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, tidak akan diberikan subdisi dari pusat lantaran pengguna LRT ini sebagian besar masyarakat
lihat foto
LRT Palembang Disubsidi Rp 123 Miliar, Anggota DPR Sebut yang Menikmati Orang Kaya, Tujuannya Kesini
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyarankan tidak ada lagi subdisi dari pusat lantaran pengguna LRT ini sebagian besar masyarakat menengah ke atas (orang kaya atau mampu) .
Bahkan orang yang menengah ke atas itu tujuannya dari bandara, mal dan Jakabaring.
Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang, tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Untuk itulah hingga kini LRT yang ada di Sumatera Selatan disubsidi oleh pemerintah pusat.
"Menurut informasi dari pihak KAI bahwa biaya operasional LRT perbulan mencapai Rp 10 Miliar.
Sedangkan pendapatan hanya 10 persen dari itu," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat meninjau secara langsung LRT Sumsel, Rabu (30/1/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pendapatan LRT Sumsel infonya dari pihak KAI hanya Rp 1,1 Miliar per bulan.
• Daftar Pekerjaan Paling Banyak & Cepat Berkembang di Masa Depan, Diantaranya Spesialis Media Sosial
• Hasil Sriwijaya FC vs PS Keluarga USU di Piala Indonesia : Diwarnai Kartu Merah SFC Menang Besar
Tentunya dengan biaya operasional Rp 10 Miliar perbulan dan pendapatan hanya Rp 1,1 Miliar tak bisa menutupi operasional.
"Untuk itulah hingga kini masih di subsidi pemerintah, tahun ini disubsidi Rp 123 Miliar."
"Maka untuk tahun depan kami akan ajukan untuk tidak diberi subsidi lagi dari pusat.
Melainkan subsidinya dari daerah atau Pemerintahan Provinsi Sumsel yang harus menyediakan dananya sendiri kisaran Rp 150 miliar," katanya.
Ia pun menjelaskan, tidak akan diberikan subdisi dari pusat lantaran pengguna LRT ini sebagian besar masyarakat menengah ke atas (orang kaya atau mampu) dan tujuannya dari bandara, mal dan Jakabaring.
Seharusnya LRT lebih mandiri dan tidak lagi mendapat subsidi.
"Terlebih dari Bandara atau kebandara wajib pakai kartu atau uang eletronik (non tunai). LRT ini harusnya dibuat mudah untuk masyarakat. Nggak boleh itu dibuat aturan hanya berlaku untuk uang elektronik," cetusnya
