Berita Palembang

219 Pejabat Pemkot Palembang Terancam Tidak Dapat TPP, Ini Alasannya

Sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terancam tidak mendapatkan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP)

219 Pejabat Pemkot Palembang Terancam Tidak Dapat TPP, Ini Alasannya
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang, Ratu Dewa di kegiatan pendampingan tata cara pengisian aplikasi e-Filling Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pemkot Palembang, bekerjasama dengan divisi pencegahan KPK RI, Senin (28/1/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terancam tidak mendapatkan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP).

Pasalnya, Peraturan Perwali (Perwali) Palembang terbaru memberlakukan hal tersebut.

Demikian kata kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palembang, Ratu Dewa di kegiatan pendampingan tata cara pengisian aplikasi e-Filling Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pemkot Palembang, bekerjasama dengan divisi pencegahan KPK RI, Senin (28/1/2019).

"Sanksinya sesuai Perwali yang telah direvisi dan telah ditandatangani, tidak lagi penurunan pangkat, melainkan tidak diberikan TPP," kata Ratu Dewa.

Lagu RIP Bondan Prakoso (Rhyme In Peace) Lengkap dengan Lirik dan Video Klip, Sempat Viral

Peran UMKM Masih Dibutuhkan dalam Menekan Angka Kemiskinan di Sumsel

Dijelaskan Dewa, penghentian pemberian TPP kepada pejabat Pemkot itu, akan dilakukan dengan mekanisme selama 3 bulan, 6 bulan maupun hingga 1 tahun.

"Jadi, jika pejabat tidak melaporkan LHKPN hingga awal Maret mendatang, maka tidak diberika TPP," tegasnya.

Dijelaskan Dewa, dari total 554 orang data wajib lapor harta kekayaan pejabat negara di lingkungan Pemkot Palembang, hingga saat ini yang sudah melapor sebanyak 335 orang dan sisanya belum.

"Total 554 orang tersebut, terdiri dari pejabat eselon dua, tiga, empat dan non ekselon yang dalam artiam pengelolah keuangan. Jadi yang belum lapor sisanya 219 orang," capnya.

Ditambahkan mantan Sekretaris KPU Palembang ini, jika dilapangan sejumlah UPD mengeluhkan beberapa hal, sehingga belum melaporkam LHKPNnya hingga saat ini.

Namun dengan sosialisasi dan pendampingan dari divisi pengawasan KPK, diharapkan tidak ada kendala lagi.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved